Pada akhir tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan terobosan untuk mendukung penuh petani di Indonesia. Saat diluncurkan, penggunaan kartu tani ini sangat diharapkan dan ditunggu oleh para petani di Indonesia.
Kehadiran kartu ini bakal menjadi langlah besar atau akibat keberpihakan pemerintah pada petani. Selama ini petani lebih sering berada pada posisi yang sangat lemah akibat banyaknya pemain dalam bidang pertanian bermodal besar. Pemerintah membuktikan, pemerintah tidak akan meninggalkan petani berjuang sendirian menghadapi segala tantangan. Selama ini para petani pula yang harus menanggung biaya yang paling besar sekaligus keuntungan paling kecil.
Pada saat itu, Pemerintah mengharapkan kartu tani sebagai alat transaksi berupa kartu debit sebagaimana kartu ATM yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Dari sisi petani kartu ini bakal memudahkan petani mendapatkan saluran pupuk bersubdisi dan berbagai fasilitas kredit usaha rakyat lainnya. Berbeda dengan fasilitas yang pemerintah yang lain yang seringkali berbelok pada sasaran yang lain, kartu tani tak bakal membuat pemerintah salah sasaran lagi karena untuk mendapatkan kartu ini pemerintah sudah melakukan verifikasi data para calon pemegang kartunya.
Sudah berjalan kurang lebih setahun, bagaimana fungsi dan peran Kartu Tani tersebut? Apakah para petani sudah benar-benar merasakan manfaatnya?
Ternyata sampai pada akhir tahun 2021 ini, Kementerian Pertanian mengkonfirmasi bahwa penggunaan kartu tani hanya di angka 5,03 persen. Ini bisa dibilang bahwa kartu tani programnya masih belum berjalan dengan baik. Padahal kartu ini sangat diharapkan oleh banyak petani untuk mendukung mata pencaharian mereka.
“Pengguna kartu ini hanya 835.788 transaksi atau 5,03 persen” kata Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy di hadapan DPR.
Padahal menurut data ada total 16,6 juta petani yang resmi terdaftar di Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Menurut Edhy, banyak kendala yang menjadi penghalang dalam penggunaan kartu tani ini. Kendala teknis yang sering dijumpai adalah kartu tani yang belum tercetak, jaringan internet yang belum memadai, dan permasalahan sistem di bank himbara.
Di lain tempat, tepatnya di Sulawesi Utara, sejak diterapkannya program ini pada September 2020 hingga sekarang, kartu tani belum bisa digunakan oleh petani. Padahal Kartu tani berfungsi untuk mendapatkan pupuk subsidi di kios pengecer resmi.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Bolmong Remon Ratu, program kartu tani ini bukannya tidak jalan, memang ini terhenti karena di pusat. Ia menjelaskan dibolmong hasil Konfirmasi baru sebesar 6.802 Kartu tani yang tersalur padahal penginputan Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e- RDKK) yang menjadi dasar untuk mendapatkan kartu tani sebanyak 32.553 petani.
Jadi bagaimana tanggapan Teman Berdesa? Apakah sudah memanfaatkan kartu tani ini? Atau malah belum mendapat sama sekali kartu tani?
Referensi
https://mongondow.co/2021/11/program-kartu-tani-pemerintah-pusat-di-sulut-belum-jalan/
