Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan Di Desa

0
4599

Salah satu program yang dibuat dan digalakkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah program pemberdayaan perempuan. Hal ini dirasa penting karena juga sebagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam perkembangan masyarakat tak terkecuali masyarakat desa. Oleh karena itulah, program ini patut diperhatikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak disahkannya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, setiap daerah mendapatkan angin segar untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan faktor internal yang dimiliki desa. Pasalnya, UU No 6 tahun 2014 pasal 4 juga memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman atas atas desa yang telah lama.

Salah satu caranya adalah dengan adanya kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang menjadi wujud dari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa agar tidak semakin kehilangan jati dirinya yang juga merupakan jati diri bangsa.

Harapan lainnya juga ada pada dorongan untuk berprakarsa, bergerak, dan juga berpartisipasi dalam pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan bersama. Penetapan kebijakan desentralisasi desa juga diharapkan dapat memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga memunculkan kebijakan yang dapat bermanfaat bagi desa.

Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat desa tanpa terkecuali termasuk perempuan yang juga bisa terlibat sebagai subyek untuk pembangunan desa. Meski memang pada realitanya keterlibatan tersebut seringkali belum dilaksanakan secara optimal di masing-masing desa.

Baca Juga  Pelatihan Keterampilan Home Industri

Dalam membangun program pemberdayaan perempuan, ada beberapa hal yang dapat menghalangi. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut

  1. Umumnya perempuan di desa masih berpendidikan rendah
  2. Aktivitas perempuan di desa cenderung sangat terbatas dan pasif sehingga sulit terlibat dalam pembangunan desa baik secara langsung maupun tidak langsung.
  3. Tingkat ekonomi yang terbatas sehingga lebih memilih untuk mengurus rumah tangga dan ekonomi rumah tangganya
  4. Kondisi masyarakat yang masih paternalistik atau tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri.

Sebagai dampak dari beberapa penghalang atau faktor hambatan diatas, perempuan seringkali dihadapkan pada masalah rumah tangga seperti masalah ekonomi yang tidak jarang berakhir pada terlilit hutang rentenir. Oleh karena itulah program pemberdayaan perempuan dalam hal ini sangatlah penting sehingga perlu dijadikan program desa.

Dimensi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan

Untuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan, ada beberapa dimensi yang perlu dipandang dalam mengukur pelaksanaannya. Berikut kelima dimensi tersebut:

  1. Dimensi Kesejahteraan

Dimensi yang pertama adalah dimensi kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Dimensi ini bisa diukur dengan memahami apakah kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan, sandang dan sebagainya sudah terpenuhi atau belum. Apabila perempuan desa telah terpenuhi kebutuhan makanan, kesehatan dan sandangnya dengan layak maka dapat dikatakan mencapai kesejahteraan.

Namun, apabila kebutuhan tersebut belum terpenuhi, dapat dikatakan perempuan desa yang menjadi objek dari pemberdayaan ini belum sejahtera.

  1. Dimensi Akses Atas Sumber Daya

Selanjutnya, perlu bagi masyarakat untuk mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya yang dimiliki oleh perempuan di desa. Dalam dimensi ini, keadaan masyarakat terutama perempuan desa diukur berdasarkan kemudahan akses untuk mendapat modal usaha serta informasi untuk mengembangkan usahanya termasuk mengasah keterampilannya.

  1. Dimensi Penyadaran atau Kesadaran Kritis

Dimensi yang ketiga yang perlu diukur adalah dimensi penyadaran dan kesadaran kritis. Dalam hal ini, dimensi ini dibutuhkan untuk mengetahui ada tidaknya upaya penyadaran seperti adanya kesenjangan gender karena faktor sosial budaya yang sebenarnya bisa dirubah. Upaya pemahaman tersebut bisa dilakukan melalui penyuluhan oleh pemerintah desa atau pihak yang memahami konsep gender.

Baca Juga  Pelatihan Membuat Desa Wisata

Dengan upaya ini, faktor sosial budaya yang menghambat bisa diminimalisir atau bahkan mungkin juga dapat dihilangkan. Hal ini sendiri perlu dibangun secara berkelanjutan hingga masyarakat dapat memahami suatu isu yang menghambat untuk adanya pengembangan masyarakat di desa.

  1. Dimensi Partisipasi

Selanjutnya adalah dimensi partisipasi. Salah satu cara untuk mengukur apakah suatu daerah memiliki dimensi partisipasi yang baik atau kurang berkembang adalah bisa melalui terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga yang yang dipandang dalam masyarakat desa. Perempuan desa diharapkan ada yang duduk di lembaga pemerintahan desa.

Alasannya tentu saja agar perwakilannya juga dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan desa yang berimbas pada kebijakan yang turut memberikan manfaat bagi perempuan di desa.

  1. Dimensi Kontrol

Masih terkait dengan poin sebelumnya, dimensi selanjutnya adalah dimensi kontrol yang diukur untuk dapat mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada alokasi kekuasaan di berbagai bidang kegiatan. Dimensi kontrol ini sebenarnya bisa dilakukan baik oleh pemerintah, serta termasuk masyarakat umum.

Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kepentingan perempuan dapat disalurkan pada segala bidang kehidupan.

Bentuk Pemberdayaan Perempuan di Daerah

Untuk mencapai tujuan serta prinsip-prinsip diatas, maka dibuatlah program di berbagai bidang yang dapat menjadi sarana untuk pemberdayaan perempuan. Berikut beberapa contoh program pemberdayaan perempuan di desa.

  1. Pemberdayaan Sosial

Program pemberdayaan yang pertama dapat dilakukan adalah pemberdayaan sosial. Program ini merupakan suatu usaha yang bermanfaat agar perempuan dapat memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berprestasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan.

Baca Juga  Pelatihan Kewirausahaan Di PT Usaha Desa

Program ini sangat dirasakan penting karena perempuan desa harus diberikan dorongan dan juga kesempatan untuk berorganisasi. Dengan adanya organisasi atau kelompok maka akan memunculkan terjadinya proses kerjasama juga komunikasi dalam upaya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi bersama.

  1. Pemberdayaan Politik

Selanjutnya ada pemberdayaan politik dimana sebagai upaya agar perempuan dapat memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Proses untuk pembelajaran demokrasi pada masyarakat ini dapat ditunjukkan dengan adanya proses berbagi, penyampaian pendapat juga pengambilan keputusan secara kolektif.

Dengan pemberdayaan politik ini, masyarakat diajak untuk berpikir demi kepentingan bersama dalam setiap tindakan yang dilakukan.

  1. Pemberdayaan Psikologis

Terakhir, program pemberdayaan untuk perempuan desa dapat didasarkan pada pemberdayaan psikologis. Pemberdayaan psikologis itu sendiri merupakan usaha untuk membangun kepercayaan diri perempuan. Perempuan desa perlu mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri seperti dalam berargumentasi di forum publik atau desa.

Untuk memperkuat argumen tersebut, perlu juga didorong peningkatan wawasan pada kondisi luar desa dan mempermudah akses informasi dari dunia luar. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk interaksi tersebut adalah seperti program magang maupun pelatihan bagi perempuan desa.

Itulah beberapa informasi mengenai program pemberdayaan perempuan yang dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tak terkecuali bagi perempuan. Untuk informasi lainnya yang bermanfaat seputar desa, Anda bisa mengunjungi berdesa.com. Semoga artikel ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan Anda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here