Prinsip Dasar Pendampingan Bagi Kader Desa

0
3792

Pasca terbitnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pola pendampingan desa mengalami perubahan mendasar.

Jika dulu pola pendampingan selalu bersifat dari atas ke bawah (top-down), berasal dari kekuasaan supradesa, bagian dari prasyarat suatu proyek dan berkarakter “kontrol dan mobilisasi-partisipasi”, kini hal itu mulai berubah. Pola pendampingan desa terkini mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya masing-masing secara sukarela. Dengan demikian, segala arah gerak kehidupan di desa merupakan aktualitasasi kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong-royong.

Perubahan paradigmatis pola pendampingan desa tersebut sudah semestinya menjadi dasar pijakan pendamping desa untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Artinya, pemberdayaan desa sebagai komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri (self governing community) tidak dilakukan oleh pendamping desa. Akan tetapi, pendamping desa hanya bertugas untuk menemukan, mengembangkan kapasitas, dan mendampingi penggerak desa setempat.

Baca Juga  Demokratisasi Desa & Peran Pendamping

Maka, dalam kerja pendampingan desa, kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis yang harus dilakukan pendamping desa. Sudah terlalu lama kerangka kerja pendampingan desa bersifat “kontrol dan mobilisasi-partisipasi” sehingga desa bukan semakin mandiri justru semakin tergantung. Akibatnya, setiap urusan desa yang seharusnya mampu dikelola secara mandiri selalu diserahkan kepada negara untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian, kaderisasi desa tersebut diharapkan akan menjadi tonggak baru dalam kerangka kerja pendampingan desa. Hal itu tentu harus disertai peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala bidang. Kader desa nantinya akan mengemban amanat untuk melakukan pengorganisasian pembangunan desa bidang (i) infrastruktur, (ii) sarana dan prasarana kesehatan, (iii) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, (iv) sarana dan prasarana ekonomi, (v) lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud kader desa adalah tokoh utama yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader desa tersebut dapat berasal dari kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; pengurus/anggota kelompok tani; pengurus/anggota kelompok nelayan; pengurus/anggota kelompok perajin; pengurus/anggota kelompok perempuan. Bahkan, kader desa dapat berasal dari kaum perempuan dan laki-laki dalam kedudukannya yang sejajar, mencakup warga desa dengan usia tua, kaum muda maupun anak-anak.

Baca Juga  Farid Hadi: Penyempitan Makna Pendamping Desa

Baca juga : Peran Pemuda Untuk Membangun Desa

Pendamping Desa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here