6 Alur Penerbitan Peraturan Desa yang Penting Kamu Ketahui

0
251

Tahukah kamu kalau desa juga mempunyai peraturannya sendiri? Jika kamu belum tahu, dibawah ini akan membahas mengenai apa itu peraturan desa dan seperti apa contoh peraturan desa tersebut.

Apa Itu Peraturan Desa?

Jika dilihat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, atau sering disebut dengan “UU Desa”, peraturan desa (Perdes) merupakan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang diajukan oleh kepala desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Setelah perdes tersebut diajukan, maka akan dibahas bersama dengan semua elemen pemerintahan dalam desa. Baru kemudian akan disepakati oleh Kepala Desa dengan pertimbangan hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati.

Tentunya, kesepakatan tersebut juga sudah mendapatkan masukan dari masyarakat sebagai penduduk yang tinggal di desa tersebut sebelum perdes ditetapkan oleh Kepala Desa.

Perlu kamu ketahui, kalau ada tiga jenis peraturan desa yang biasa digunakan dalam pemerintahan desa. Apa saja jenisnya, Berikut ini daftarnya:

  1. Perdes yang berisi pelaksanaan setiap kewenangan dalam desa dan juga penjelas peraturan yang ada diatasnya.
  2. Peraturan yang berisi kerjasama yang dibuat oleh Kepala Desa.
  3. Perdes yang berisi pelaksanaannya dan  peraturan yang dibuat Kepala Desa bersama dengan BPD serta tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi.

Perlu kamu ketahui kalau perdes yang dibuat tidak hanya tentang membuat aturan semata, namun perlu disepakati bersama dan nyatanya, ada proses panjang dalam pembuatan perdes tersebut.

Oleh sebab itu, kamu perlu membuat rancangan perdes agar memperlancar tahapan-tahapan selanjutnya.

Selain itu, membuat rancangan perdes juga bisa digunakan sebagai acuan untuk perdes yang akan dibuat, serta sebagai kendali untuk pembangunan dan pemerintahan desa.

Baca Juga  Agar Peraturan Desa Tentang BUMDesa Memikat Hati Anak Muda

Dalam masalah membuat rancangan perdes, tidak semuanya bersumber pada Kepala Desa saja, nyatanya, BPD juga berhak untuk mengusulkan rancangan peraturan desa.

Baru kemudian setiap usulan yang diajukan akan dibahas bersama-sama untuk disepakati oleh Kepala Desa.

Selain penting untuk dijadikan dasar acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ternyata, membuat rancangan perdes juga berguna untuk kepentingan lainnya. Adapun tujuan lain pembuatan rancangan perdes antara lain, sebagai berikut:

  1. Sebagai pedoman kerja untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa.
  2. Sebagai alat penting untuk melegitimasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa.
  3. Menciptakan keseragaman dalam penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan desa.

Ketentuan dalam Peraturan Desa

Perlu kamu ketahui kalau membuat perdes harus sesuai dengan berbagai ketentuan yang ada. Salah satunya adalah mengikuti peraturan yang ada diatasnya dan harus sesuai dengan ketentuan umum.

Adapun ketentuan umum dalam pembuatan perdes bisa kamu lihat pada BAB VII UU No. 6 Tahun 2014 untuk Desa. Untuk lebih mudahnya, ini dia ketentuan dalam pembuatan peraturan desa:

  1. Perdes bisa berupa aturan desa, aturan umum perangkat desa, dan aturan perangkat desa.
  2. Perdes dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi dan juga kepentingan umum.
  3. Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah melalui pembahasan bersama BPD dan seluruh pengurus desa.
  4. Perdes yang berisi tentang APBDes, Tata Guna Lahan, Organisasi Pemerintah Daerah dan juga retribusi harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai Perdes.
  5. Rancangan perdes yang sudah diterima oleh Bupati, akan dievaluasi paling lambat selama 20 hari.
  6. Setelah Bupati memberikan evaluasinya, Kepala Desa harus melakukan revisi, paling lambat selama 20 hari sesuai dengan perintah Bupati.
  7. Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi proyek Perdes dalam batas waktu tersebut, maka perdes otomatis langsung berlaku.
  8. Selama proses penyusunan dan juga pembahasan rancangan perdes, masyawarkat berhak untuk memberikan saran dan masukan.
  9. Peraturan Desa yang sudah disepakati akan diumumkan dalam bentuk lembaran desa atau berita desa yang dibuat oleh Sekretaris Desa.
  10. Pengurus menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai peraturan eksekutif.
Baca Juga  Eksisnya Lurik, Produk Desa Pengusung Nilai Budaya

Alur dalam Proses Penerbitan Peraturan Desa

Setelah kamu mengetahui apa itu peraturan desa dan ketentuan dalam membuatnya. Kurang lengkap rasanya jika tidak membahas secara detail bagaimana alur penerbitan perdes.

Jika kamu penasaran mengenai bagaimana alurnya, simak penjelasan berikut ini:

  1. Perencanaan

Hal pertama dalam alur penerbitan peraturan desa adalah membuat perencanaan. Perencanaan rancangan perdes bisa dibuat oleh Kepala Desa maupun BPD.

Nantinya rancangan yang sudah jadi tersebut, akan sosialiasikan ke masyarakat agar memperoleh masukan dari masyarakat setempat.

  1. Penyusunan

Alur berikutnya adalah penyusunan rancangan perdes. Dalam penyusunan ini melibatkan Kepala Desa, BPD, dan juga Masyarakat. Kepala Desa dan BPD disini berperan untuk menyusun rancangan perdes.

Sedangkan masyarakat hanya berperan untuk memberikan masukan. Setelah proses penyusunan selesai, Kepala Desa akan menetapkan rancangan perdes tersebut, paling lambat selama 7 hari.

  1. Penetapan

Alur berikutnya adalah penetapan rancangan perdes. Rancangan perdes yang sudah ditetapkan akan diberikan ke Sekretaris Desa. Baru kemudian rancarangan perdes tersebut akan diumumkan ke masyarakat.

Jika Kepala Desa tidak segera menandatangani rancangan perdes tersebut, maka Sekretaris Desa harus segera mengumumkannya.

  1. Penyebarluasan

Alur berikutnya adalah penyebarluasan. Sasaran dari penyebarluasan ini adalah masyarakat setempat.

Selain untuk mengumumkan rancangan perdes, tahapan ini juga berfungsi untuk menampung masukan dari masyarakat mengenai rancangan perdes tersebut.

  1. Evaluasi

Alur berikutnya adalah tahap evaluasi. Rancangan perdes yang sudah dibuat akan disampaikan ke Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi paling lambat selama 3 hari.

Baca Juga  Usahadesa, E-Commerce Gerbang Produk Desa Menuju Dunia

Kepala Desa dan BPD wajib merevisi rancangan perdes paling lambat selama 20 hari. Apabila Kepala Desa tidak merevisi hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, Bupati berhak untuk membatalkan rancangan perdes yang sudah dibuat.

Namun, jika Bupati tidak memberikan evaluasi selama batas waktu yang sudah ditetapkan, maka perdes otomatis akan berlaku.

  1. Klarifikasi

Alur selanjutnya adalah tahap klarifikasi. Bupati akan membentuk tim klarifikasi terkait perdes yang sudah dibuat.

Setelah proses klarifikasi selesai, Bupati akan mengeluarkan surat hasil evaluasi dari hasil kerja dari tim tersebut.

Contoh Peraturan Desa

Setelah kamu mengetahui apa itu peraturan desa dan bagaimana alur penerbitannya. Untuk mempermudah memahami bagaimana cara membuat perdes. Berikut ini beberapa contoh peraturan desa yang bisa kamu jadikan acuan.

  1. Peraturan desa mengenai kerjasama antar desa untuk mendirikan Bumdes bersama.
  2. Peraturan desa mengenai anggaran belanja desa melalui APBDes.
  3. Peraturan desa mengenai susunan organisasi dan juga tata kerja pemerintahan desa.

Dalam membuat perdes, kamu harus memperhatikan muatan dalam contoh peraturan desa yang biasanya berisi tentang 3 bahasan utama berikut ini:

  1. Menimbang, umumnya berisi tentang  penjelasan singkat mengenai peraturan desa yang akan dibuat.
  2. Mengingat, membahas mengenai peraturan dan undang-undang yang bisa mendukung peraturan desa tersebut.
  3. Menetapkan, berupa hasil ketetapan Kepala Desa dalam menetapkan perdes yang sudah dibuat.

Dengan mengetahui apa itu peraturan desa, alur peberbitan, dan juga contoh peraturan desa yang pasti dibuat oleh Pemerintahan Desa, akan memudahkan kamu sebagai Kepala Desa untuk membuat peraturan desa demi kelancaran kehidupan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here