Pemerintah Siapkan 36.4 Triliun Rupiah Untuk Program Padat Karya Tunai Desa

0
336
Program Padat Karya Tunai Desa

Di tengah masa pandemi yang sedang berlangsung ini pemerintah telah mempersiapkan berbagai macam cara untuk melakukan penyesuaian pola hidup masyarakat sehingga kegiatan pokok masyarakat tidak sepenuhnya terganggu pada masa pandemi ini. New normal adalah istilah yang digunakan pemerintah untuk bentuk adaptasi tersebut.

Tak hanya dalam bentuk anjuran dan himbauan secara lisan belaka, salah satu bentuk nyata dari program pemerintah tertuang pada surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang padat karya tunai desa dan pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa. Dalam program ini rencananya pemerintah akan menggelontorkan dana dalam jumlah besar.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah mempersiapkan dana hingga 36.4 triliun untuk seluruh desa di indonesia agar proses penyesuaian diri dalam menyongsong new normal bisa seimbang dengan kota besar yang telah lebih cepat beradaptasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah pandemi.

Dalam program padat karya tunai desa tersebut pemerintah juga mempersiapkan beberapa program new normal untuk desa dalam bidang pertanian dan perkebunan, restoran dan wisata, industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, perikanan, peternakan, dan perdagangan logistik pangan.

Baca Juga  Pengumuman: Januari 2018 Program Padat Karya Dimulai

Program padat karya tunai desa dalam bidang pertanian dan perkebunan diantaranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik desa atau warga untuk penanaman tanaman pangan yang berguna untuk menjaga swadaya pangan di desa, program ini juga menganjurkan sistem tumpang sari dalam kegiatan pertanian di desa.

Program restoran dan wisata lebih berfokus pada pembukaan kembali tempat usaha di lokasi wisata yang dimiliki desa untuk kembali menarik minat wisatawan baik mancanegara maupun domestik, tentunya dengan menerapkan protokol pembukaan tempat wisata seperti yang telah diatur oleh pemerintah.

Pada program perdagangan pemerintah lebih berfokus pada penggerakan bumdes untuk melakukan pembelian produk komoditas desa untuk kemudian dijual kembali. Tak hanya itu dana yang diberikan oleh pemerintah melalui bumdes juga dapat digunakan sebagai dana talangan bagi masyarakat desa untuk kembali menggerakkan roda ekonomi.

Dalam program bidang perikanan pemerintah memberikan anjuran agar bumdes membuka kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan budidaya ikan air tawar dengan sistem bagi hasil. Apabila kondisi geografis desa tersebut memenuhi kriteria untuk budidaya air tawar, sehingga desa tersebut bisa menjaga swadaya pangan masyarakatnya.

Baca Juga  Apa itu SiLPA dan SILPA dan apa hubungannya dengan APBD ?

Program peternakan pemerintah akan menggerakan bumdes untuk melakukan pembersihan kandang ternak milik bumdes. Selain itu berbagai program kegiatan penggemukan ternak dan juga pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik juga akan digerakkan bersama dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil.

Dalam program pergudangan pemerintah akan lebih memfokuskan kerjasama antara masyarakat dan bumdes untuk melakukan perawatan gudang desa dan juga perawatan alat penggilingan milik desa agar bisa tetap dimanfaatkan dengan baik meskipun berada dalam masa pandemi.

Tentunya tidak semua program tersebut harus diterapkan dengan paten oleh semua daerah. Pemerintah menyadari adanya perbedaan potensi baik itu SDM maupun geografis desa di indonesia maka dari itu pemerintah memberikan keleluasaan pada desa untuk dapat menyesuaikan program-program tersebut sesuai dengan potensi dan kemampuan desa.

Dengan adanya keleluasaan tersebut diharapkan program ini dapat sejalan dengan tujuan utama pemerintah yakni percepatan pemulihan ekonomi masyarakat desa yang terdampak oleh pandemi covid 19. Selama dana bantuan dari pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa maka pemerintah memberikan keleluasaan.

Baca Juga  Tekad Dan Kerja Keras Sebagai Modal Penting Bagi Pembangunan Desa

Dana bantuan ini juga akan digunakan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki desa untuk dapat beradaptasi pada kehidupan new normal. Jadi perbedaan program dari tiap-tiap desa yang mendapat dana ini adalah sebuah kewajaran karena potensi dari tiap desa tentunya berbeda dan tidak bisa dipukul rata.

Bantuan pemerintah dalam program padat karya tunai desa ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kembali fungsi bumdes yang sempat lumpuh akibat adanya pandemi covid 19. Dengan surat edaran dari pemerintah ini maka diharapkan seluruh desa akan kembali bergerak dan memulihkan roda perekonomian untuk menyongsong new normal.

Pemerintah memiliki target dengan adanya program padat karya tunai desa ini bisa menyerap tenaga kerja dari desa hingga sebanyak 5,2 juta tenaga kerja. Dengan begitu maka secara tidak langsung program ini juga turut ambil bagian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa oleh pemerintah.

Download Pemanfaatan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Download “Kegiatan-PKTD-sesuai-SE-No.-15-Tahun-2020.pdf” Edit-4_Kegiatan-PKTD-sesuai-SE-No.-15-Tahun-2020.pdf – Downloaded 33 times – 804 KB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here