
BERDESA.COM – Ada kabar cukup mengejutkan dari Jakarta. Tahun 2019 mendatang peerintah bakal memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai prioritas pembangunan nasional. Soalnya, peningkatan kesejahteraan ekonomi sesungguhnya lebih ditentukan oleh SDM yang berpengetahuan, kompeten dan berketerampilan. Jadi, negeri ini tidak akan lagi hanya mengandalkan sumber daya alam.
Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Tenaga Kerja Bambang Satrio Lelono. “ Presiden Joko Widodo mengatakan mulai 2019 nanti pemerintah memprioritaskan pembangunan nasional pada pembangunan Sumber Daya Manusia,” katanya saat memberi arahan pada rapat koordinasi Pelatihan Kerja Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, beberapa hari lalu. Ungkapan itu disambut antusias peserta rapat kala itu diikuti 80 peserta dengan 13 peserta diantaranya Kepala dinas Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Merespon visi yang ditanamkan Presiden, Ditjen Binalattas telah menetapkan program, kebijakan dan strategi yang diarahkan utuk menciptakan SDM yang kompeten melalui pelatihan vokasi. “ Salahsatu strategi yang kami tempuh adalah mnghasilkan SDM kompeten menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN), peningkatan kapasitas kelembaaan dan sarana pelatihan kerja peningkatan kompetensi istruktur tenaga pelatihan pemerintah dan swasta, pengembangan program pemagangan dalam dan luar negeri, percepatan pelaksanaan pelaksanan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan pelatihan di BLK, Lemdiklat dan lembaga pelatihan kerja swasta,” kata Bambang.
Jika jadi diterapkan, prioritas pemberdayaan SDM akan menadi fenomena besar karena selama ini pemberdayaan SDM hanya mendapatkan porsi kecil di tingkat nasional bahkan sampa ke desa-desa. Apalagi prioritas dana desa selama tiga tahun ini masih lebih banyak untuk menjawab kebutuhan infrastruktur.
Selama ini terutama di pedesaan, perangkat desa lebih memahami pembangunan desa sebagai pembangunan infrastruktur seperti sarana dan prasarana desa. Anggapan ini juga banyak hinggap di benak warga desa. Dalam pemahaman mereka, pembangunan lebih identik dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur lebih gampang terlihat dan diukur. Bahkan pembangunan fisik sering dijadikan ukuran kualitas kepemimpinan seorang kepala desa atau wilayah.
Kuatnya ‘madzab’ pembangunan ifrastruktur atau bangunan fisik ini dikarenakan selama ini pemerintah lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur. Kini, setelah tiga tahun dana desa digenjot untuk mensejahterakan desa, pemerintah mulai menetapkan kualitas SDM sebagai visi besar. Soalnya, sekaya apapun sumber daya alam, jika salah kelola, maka akan jatuh ke kondisi yang mengerikan. Sebaliknya, meski tidak memiliki kekuatan sumber daya alam yang hebat, tapi jika dikelola dengan baik maka setiap usaha pasti akan menciptakan pencapaian yang luar biasa. Maka tampaklah bahwa SDM adalah bagian terpenting pada program pembangunan nasional Indonesia di masa yang akan datang.(ary/berdesa).