Merespon kondisi perekonomian, UMKM kini mendapatkan keringanan kredit

0
808
UMKM

Keringanan kredit diberikan oleh pemerintah kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai langkah dalam merespon kondisi perekonomian yang terdampak pandemi virus COVID-19. UMKM yang memiliki kredit dengan skema KUR kini mendapatkan kompensasi berupa penundaan pembayaran pokok dan bungan KUR selama 6 bulan kedepan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban UMKM dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya.

Pada Press Conference yang diadakan oleh Kementerian Keuangan RI di Jakarta pada tanggal 1 April 2020 dengan tema “LANGKAH PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL
DAN STIMULUS EKONOMI MENGHADAPI DAMPAK COVID-19” dijelaskan pada poin Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 Untuk Penanganan Dampak Covid-19 bahwa sebagai bentuk dukungan industri khususnya pada UMKM pemerintah memberikan stimulus kepada UMKM dengan bentuk Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.

Selain dengan memperhatikan 3 hal untuk menghadapi kondisi krisis saat pandemi saat ini. Keringanan kredit ini setidaknya akan berguna bagi para pelaku UMKM untuk tetap bertahan dalam kondisi krisis seperti:

  1. Minimnya daya beli masyarakat. Minimnya daya beli masyarakat mengakibatkan UMKM tidak dapat menjual produk atau layanannya sebagaima pada hari biasanya, hal ini mengakibatkan penurunan omzet yang pastinya akan mengganggu arus kas dari UMKM tersebut.
  2. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok mengakibatkan pemilik UMKM mengalami permasalahan dalam mengelola keuangan pribadi dan usahanya, selain itu juga hal ini dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.
  3. Melesetnya target penjualan. Target penjualan yang semula diprediksi pastinya akan meleset karena terjadi pandemi yang mengakibatkan daya beli masyarakat turun. Hal ini mengakibatkan UMKM kesulitan dalam membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman usahanya.
  4. Penundaan dan pembatalan pesanan produk. Keadaan yang tidak pasti membuat masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu, hal ini mengakibatkan rencana-rencana untuk membeli produk-produk diluar kebutuhan pokok akan ditunda, terlebih lagi produk yang berkaitan dengan hiburan pasti nantinya akan dilakukan pembatalan pre-order atau pesanan yang mungkin sebelumnya telah dibuat.
  5. Pelemahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang melemah mengakibatkan para pelaku usaha khususnya UMKM kesulitan dalam mengatisipasi pelemahan yang juga terjadi pada daya beli masyarakat.
Baca Juga  Pengertian Ekonomi Desa Dan Prinsip Pembangunan Ekonomi Desa

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here