Mbangun Deso

0
2743
Mbangun Deso
Mbangun Deso

Pada sekitaran 1990-an, di TVRI stasiun Yogyakarta terdapat acara yang sangat populer waktu itu, “Mbangun Deso”. Acara yang diputar di setiap akhir minggu ini ditunggu masyarakat, dengan kemasan yang mirip dengan “sitkom” (komedi situasi). Walau demikian, dengan nuansa Orde Baru pada saat itu, pesan-pesan pembangunan dan edukasi selalu jadi tema.

Biasanya, setiap episode akan diawali dengan kondisi yang membingungkan. Bisa jadi soal pertanian, rapat desa, sampai cek-cok antarwarga. Tokoh-tokoh yang dihadirkan boleh dibilang lengkap: dua karakter tokoh desa yang bijak (Pak Bina) dan keras kepala (Den Baguse Ngarso), serta dua karakter warga desa yang emosional dan reaktif (Kuriman) dan yang selalu menerima dan pasrah (keluarga Sronto). Di akhir cerita, solusi yang ada adalah hasil diskusi antara tokoh desa dan warga dalam cara pandangnya masing-masing.

Agaknya, hal semacam itu yang kini sudah jarang ditemui pada masyarakat kita. Baik pada tingkat pemerintah pusat hingga desa, komunikasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warganya tidak terjalin dalam nuansa kebersamaan. Padahal-terutama di lingkup desa kebersamaan inilah yang akan menimbulkan apa yang dinamakan dengan prinsip partisipatif.

Baca Juga  Jumlah BUMDes Jauh dari Harapan

Dengan UU Desa yang sudah ada, seharusnya desa-desa dapat menjalankan skema pemerintahannya lebih leluasa. Bentuk pemerintahan desa yang di Indonesia beragam pelaksanaannya karena sistem tradisi tertentu, sudah diakomodir. Paling tidak, UU No. 6/2014 tentang Desa itu adalah regulasi (aturan) untuk lebih mendukung perkembangan warga dan pemerintahan desanya.

Secara umum, UU Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh oleh warganya sendiri.

Pada perkembangannya, dikeluarkan regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60/2014 tentang Dana Desa. Peraturan ini mengatur bahwa desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita: pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif membangun desanya.
Seandainya, serial “Mbangun Deso” itu sekarang masih ada, maka adanya UU Desa dan PP Dana Desa ini akan bisa diterka jalan ceritanya.

Baca Juga  Soal Pengawasan Dana Desa, Dua Kubu Apdesi Beda Pandangan

“Isu soal Dana Desa yang angka rupiahnya cukup asing (jumlah yang ‘banyak’, semilyar rupiah lebih!), telah menyebar. Warga kasak-kusuk, mau buat apa duit sebesar itu.

Den Baguse Ngarso yang mendengar warga sudah mulai membicarakannya, akan berkomentar, “Ini, lho, untuk penggunaannya, kami tokoh warga akan berembug. Saya jamin, yang penting nanti warga akan sejahtera.’Keluarga Sronto pasrah berkomentar, ‘Oh, iya, Den. Kami serahkan ke Anda-anda saja.’Kuriman ngambek, ‘Lha terus apa saya nggak boleh ikut? Saya kan juga bagian dari desa?’ Pak Bina datang, ‘Sudah, sudah. Ini dana untuk desa. Den Baguse Ngarso jangan begitu. Justru, duit ini untuk membangun desa. Sekarang jamannya kita bisa buat pembangunan sendiri. Semuanya ikut.“

Seperti dalam perkiraan cerita “Mbangun Deso” itu, dana desa memang bak pedang bermata dua: tajam ke depan, tapi bisa tajam ke belakang juga. Banyak pihak meragukan kemampuan pemerintah desa dan warganya sendiri untuk mengelola dana desa itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Sudah jadi rahasia umum kalau mulai bermunculan pihak seperti Den Baguse Ngarso di desa-desa: selalu mencoba memanfaatkan ‘peluang’ untuk dirinya.

Baca Juga  Kegiatan BUMDes yang Dapat Didanai Oleh Dana Desa 2018

Baca juga : Strategi Menjual Produk Desa Secara Online

Pasar Pertanian Desa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here