Kades Lulusan SD Tidak Masalah Jalankan Regulasi

0
1819

BERDESA.COM –  Banyak kalangan kawatir banyaknya regulasi mengenai sistem pelaporan dana desa membuat banyak kepala desa bakal terkena masalah karena tidak paham. Maklum, ada banyak kepala desa yang hanya lulus SD. Dengan tingkat pendidikan seperti itu apakah bakal mampu membelanjakan dana desa sesuai dengan regulasi yang ditetapkan?

Menjawab pertanyaan ini Menteri Desa Eko Putro Sandjojo beberapa waktu lalu mengungkapkan, saat ini ada 40 persen kapala desa yang pendidikan terakhirnya SD dan SMP. Namun EKO Putro membantah jika para kepala desa lulusan SD dan SMP diragukan kemampuannya dalam melaksanakan programnya masing-masing.

Faktanya, pada 2015 lalu, saat itu jumlah dana desa Rp. 20,8 triliun dan baru tersrap 82 persen di seluruh Indonesia. Wajar, karena itu adalah tahun pertama setelah disahkannya UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tetapi tahun 2016, dana desa naik dua kali lipat menjadi Rp.46,28 triliun dan diserap 97 persen. Itu artinya seluruh kepala desa diseluruh Indonesia dengan cepat belajar. Ini, kata Menteri Desa, adalah fakta yang menunjukkan kekawatiran mengenai kemampuan kepala desa sudah tidak perlu diragukan.

Baca Juga  102 Kabupaten Siap Jalankan Sistem Perijinan Usaha Terpadu dan Cepat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menegaskan, tidak ada masalah meskipun seorang kepala desa hanya lulusan SD atau SMP. Para kepala desa bisa belajar dan terus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pembelajaran yang sekarang ini sudah marak.

Fakta lainnya, meski lulusan SD atau SMP, kenyataan bahwa mereka dipilih mayoritas warga menunjukkan orang itu memilii kapabilitas. Terpenting kemudian, para kepala desa tidak bekerja sendirian melainkan dibantu para perangkat dengan tugas masing-masing. Sehingga  berbagai kekawatiran mengenai kualitas kepala desa lulusan SD atau SMP tidak perlu menjadi kekawatiran.

Mengenai kecenderungan melakukan korupsi, relevansinya sangat lemah. Apakah lulusan SD atau SMP memiliki kemungkinan melakukan korupsi lebih tinggi dibanding lulusan perguruan tinggi? Korupsi adalah masalah mental. Banyak pejabat negara dengan kedudukan yang tinggi, pendidikan yang hebat dan keahlian yang mumpuni tetapi ternyata melakukan korupsi. Itu persoalan mentalitas.

Hanya saja, bagi kepala desa lulusan SD atau SMP bakal memiliki tantangan lebih besar mengenai pengelolaan dana desa. Terutama mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tetapi lagi-lagi, kepala desa tidaklah bekerja sendirian sehingga berbagai tanggungjawab yang dia emban bisa berbagi tugas dengan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa menjalankan pembangunan desa. Bagaimana dengan kepala desa Anda? (aryadji.berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here