Berdesa.com – Akhir-akhir ini banyak pemberitaan soal dana desa yang diselewengkan baik dimedia cetak maupun media online. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi 362 laporan dari masyarakat soal penyalahgunaan dana desa pada 2016.
Dana desa yang mestinya diperuntukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa jika ternyata malah diselewengkan tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi desa. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan soal penggunaan dana desa salah satu jalan adalahg transparansi dan juga peran aktif warga untuk turut serta mengawasi penggunaan dana desa tersebut.
Penyimpangan-penyimpangan dana desa yang sering terjadi antara lain ada enam hal. Pertama adalah pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai. Kedua adalah markup anggaran yang biasanya tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Ketiga adalah penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi. Keempat lemahnya pengawasan dan kelima adalah penggelapan honor aparat desa.
Untuk mendukung kecepatan dan ketepatan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa, Kemendesa membentuk tim satgas desa yang saat ini dipimpin Bibit Samad Rianto mantan pimpinan KPK. Selain berfungsi sebagai pengawas dana desa, Satgas Desa juga membantu dalam hal evaluasi regulasi tentang dana desa, sosialisasi, serta advokasi.
Lalu bagaimana cara jika kita mendapatkan indikasi penyalahgunaan dana desa? Bagi masyarakat atau kepada desa yang mengetahui indikasi penyelewengan dana desa diharap langsung melaporkan ke pusat informasi di nomor 150040 atau melalui sms center di 087788990040. Selain dengan cara diatas bisa juga melaporkan penyelewengan dana desa melalui website lapor.go.id. Atau bisa juga langsung lapor ke satgas desa dari Kemendesa melalui website satgas.kemendesa.go.id.
Ayo kita kawal bersama penggunaan dana desa agar tetap dalam trek yang semestinya, yang bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat desa lebih berkembang. Jika temukan penyimpangan penggunaan dana desa segelara laporkan! (Agus/berdesa)
