900 Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Masuk BPK

0
1992

BERDESA.COM – Hingga saat ini Badan Pengawas Keuangan RI telah mengantungi kasus penyalahgunaan dana desa sebanyak 900 kasus. Kasus sebanyak itu sebagian besar dilakukan oleh: Kepala Desa!

Angka ini disampaikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Achsanul Qosasi pada Seminar Motivasi yang dihelat Universitas Wiraraja, Sumenep, Madura, Selasa (24/10/2017). Dar seluruh kasus itu kini 200 kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah memasuki proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perderetan perbuatan mereka.

Banyaknya kasus yang menjerat para kepala desa membuat BPK menegaskan agar para kepala desa dan perangkat desa bekerja lebih optimal dan professional sehingga tidak perlu terjerat masalah hokum seperti ini. Apalagi kini penggunaan dana desa diawasi oleh banyak pihak. Hal itu membuat langkah kepala desa bakal gampang terendus jika nekat menyalahgunakan anggaran.

Masalahnya, sebagian kepala desa saat ini sesungguhnya belum memahami sepenuhnya mengenai bagaimana mengelola anggaran desa yang ada ditangannya. Ketidakmampuan seperti ini yang menimpa sebagian kepala desa yang kini terjerat kasus. Tetapi apa boleh buat, hukum tetap berjalan sehingga tetap saja si Kades harus mendekam di balik jeruji.

Di lain sisi, masih ada banyak kepala desa yang sengaja menyalahgunakan dana dengan berbagai modus. Termasuk kasus yang menggegerkan yang menimpa Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi di Kabupaten Pamekasan yang juga menyeret Bupati. Pada kasus itu kepala desa meminta kasus penyalahgunaan dana sebesar Rp. 100 juta tidak diteruskan sebagai kasus padahal sudah masuk Kejaksaan.

Si Kepala desa mendatangi Bupati Pamekasan Achmad Syafii untuk menghentikan kasus itu. Kawatir kasus itu bakal membuat geger publik, Sang Bupati lalu menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya untuk menghentikan kasus itu. Lalu Kepala Kejaksaan Negeri meminta Rp. 250 juta untuk menghentikan kasus penyalahgunaan uang Rp. 100 juta.

Beberapa hari kemudian meledaklah kasus ini dan benar-benar membuat geger secara nasional dan mencoreng nama banyak pihak. Kini Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, si kepala desa dan beberapa nama oknum Kejaksaan Negeri Pamekasan harus menjalani proses hukum.

Kasus dugaan suap Rp. 250 juta untuk menutupi tindakan korupsi Rp. 100 juta ini sontak menjadi sorotan nasional karena kasus seperti ini sangat mungkin bakal terjadi di desa-desa lain di seluruh Indonesia. Kasus ini juga mendapatkan perhatian lebih karena saat ini pemerintah pusat sedang mengucurkan dana Rp. 60 triliun dana desa yang bakal diterima langsung desa-desa se-Indonesia.

Pemerintah sendiri melalui berbagai Kementerian, TNI, POLRI dan berbagai institusi terus melakukan konsolidasi untuk menciptakan sistem pengawasan agar dana desa tidak menjadi incaran para koruptor.(aryadjihs/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here