Wajah Ekonomi Desa Di Era 90an

Wajah Ekonomi Desa Di Era 90an

BERDESA.COM – Bagi para pembaca yang berusia 30an ke atas, mungkin masih ingat dengan baik sebuah acara televisi yang disiarkan TVRI Jogjakarta. Acara itu bertema desa dan segala cerita kehidupan di dalamnya. Itu bahkan merupakan salah satu acara andalan TVRI stasiun Yogyakarta yang sangat populer waktu itu. Nama acara itu: “Mbangun Deso”. Acara yang diputar di setiap akhir minggu ini ditunggu masyarakat, dengan kemasan yang mirip dengan “sitkom” (komedi situasi).

Biasanya, setiap episode akan diawali dengan kondisi yang membingungkan. Bisa jadi soal pertanian, rapat desa, sampai cek-cok antarwarga. Tokoh-tokoh yang dihadirkan boleh dibilang lengkap: dua karakter tokoh desa yang bijak (Pak Bina) dan keras kepala (Den Baguse Ngarso), serta dua karakter warga desa yang emosional dan reaktif (Kuriman) dan yang selalu menerima dan pasrah (keluarga Sronto). Di akhir cerita, solusi yang ada adalah hasil diskusi antara tokoh desa dan warga dalam cara pandangnya masing-masing.

Agaknya, hal semacam itu yang kini sudah jarang ditemui pada masyarakat kita. Baik pada tingkat pemerintah pusat hingga desa, komunikasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warganya tidak terjalin dalam nuansa kebersamaan. Padahal-terutama di lingkup desa kebersamaan inilah yang akan menimbulkan apa yang dinamakan dengan prinsip partisipatif.

Dengan UU Desa yang sudah ada, seharusnya desa-desa dapat menjalankan skema pemerintahannya lebih leluasa. Bentuk pemerintahan desa yang di Indonesia beragam pelaksanaannya karena sistem tradisi tertentu, sudah diakomodir. Paling tidak, UU No. 6/2014 tentang Desa itu adalah regulasi (aturan) untuk lebih mendukung perkembangan warga dan pemerintahan desanya.

Secara umum, UU Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh oleh warganya sendiri.

Pada perkembangannya, dikeluarkan regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60/2014 tentang Dana Desa. Peraturan ini mengatur bahwa desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita: pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif.(bd03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*