Standar Pengelolaan Homestay

0
6985
Standar Pengelolaan Homestay
Standar Pengelolaan Homestay

Homestay merupakan salah satu sarana pendukung penting dalam pengelolaan desa wisata. Sebagai usaha, homestay mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa wisata. Namun masih banyak pengelola desa wisata yang belum memahami pengelolaan homestay secara baik dan benar. Misalnya dalam hal promosi, manajerial maupun pemeliharaan serta perawatan homestay. Hal-hal itu masih banyak diabaikan oleh para pengelola desa wisata. Bahkan, di beberapa desa wisata belum ada fasilitas homestay. Hal itu tentu harus diperhatikan apabila desa wisata ingin berkembang.

Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah sisi legalitas usaha. Berdasarkan peraturan perundangan, suatu usaha, baik berbentuk badan hukum (CV, PT, Koperasi) maupun perorangan, wajib mengurus izin gangguan (HO). Izin tersebut dapat diperoleh di Kantor Dinas Perizinan dimana usaha akan dijalankan.

Untuk wilayah Yogyakarta, bisa mengacu Perda Kota Yogya No 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO) dan Perda No 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. Persyaratan permohononan izin gangguan (HO) di wilayah Yogyakarta adalah sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku,
  2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB) atau surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus IMBB bagi bangunan yang belum memiliki IMBB bagi usaha jenis gangguan kecil.
  3. Gambar denah bangunan usaha untuk usaha dan denah letak tempat usaha.
  4. Kajian lingkungan, dikecualikan untuk jenis gangguan kecil.
  5. Fotokopi akta pendirian perusahaan/cabang bagi usaha yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
  6. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat atau perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang digunakan bukan milik pribadi.
  7. Fotokopi bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau bukti kepemilikan yang masih berlaku dan sah.
  8. Berkas dimasukkan dalam stopmap/snelhelter kemudian datang ke Dinas Perizinan
Baca Juga  Hilirisasi, Cara Meningkatkan Keuntungan Produk Desa

Selain itu, pemilik usaha harus memiliki izin operasional. Dalam hal ini, untuk pendirian usaha homestay, izin operasionalnya berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Hal itu diperlukan karena homestay termasuk dalam usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Surat izin operasional itu berlaku selama lima tahun dan setelah habis masa berlakunya wajib daftar ulang.

Adapun persyaratan yang yang dibutuhkan untuk mendapatkan TDUP sebagai berikut:

  1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku
  2. Foto kopi izin gangguan.
  3. Foto kopi akta pendirian perusahaan, kecuali bagi usaha perorangan.
  4. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
  5. Profil perusahaan.
  6. Surat pernyataan tertulis dari perusahaan penjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar.

Apabila legalitas usaha homestay telah terpenuhi, maka ada beberapa prinsip pengelolaan homestay yang harus diperhatikan. Pertama, kebersihan, artinya pemilik wajib menjaga kebersihan homestay. Selain itu, kenyamanan homestay juga harus dijaga. Misalnya, letak homestay tidak berdekatan dengan kandang kambing.

Baca Juga  Tips Murah Nikmati Keindahan Yogyakarta

Kedua, pencahayaan. Pencahayaan homestay harus cukup. Hal tersebut perlu diperhatikan karena terdapat beberapa desa wisata yang masih gelap atau penerangannya kurang. Ketiga, tersedianya fasilitas mandi cuci dan kakus (MCK). Keberadaan fasilitas tersebut sangat menentukan kenyamanan wisatawan. Terlebih bagi wisatawan asing, apabila homestay menyediakan toilet duduk hal itu tentu akan memberikan kenyamanan wisatawan asing. Kelima, ketersediaan air bersih. Keberadaan air bersih menjadi kebutuhan penting karena air menjadi kebutuhan wisatawan baik untuk mandi, cuci maupu kakus (MCK).

Baca juga : Pariwisata Indonesia di Atas Rata-rata

BUMDesa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here