Soal Pengawasan Dana Desa, Dua Kubu Apdesi Beda Pandangan

0
1760
logo Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)

BERDESA.COM – Pelibatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pengawasan dana desa, mendapatkan sikap pro kontra dari dua kubu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Kubu Abdesi yang diketuai Sindawa Tarang menegaskan pihaknya menolak keterlibatan Polri dalam pengawasan dana desa karena langkah itu berpeluang terciptanya intimidasi terhadap kepala desa oleh oknum-oknum. Dana desa, dalam pandangan Sindawa Tarang juga sangat berpeluang menjadi alat politik begitu memasuki masa Pileg dan Pilpres 2019.

Sikap Abdesi yang dikeluarkan Sindawa Tarang diungkapkan setelah Kementerian Desa PDTT menandatangani Nota Kesepemahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Desa PDTT dengan Kapolri dan Kementerian Dalam Negeri, pekan lalu.

Lain ladang lain belalang, lain kubu lain pula sikapnya. Kubu Apdesi yang diketuai Buyung Suhardi berbeda suara dengan Sindawa. Jika Sindawa menolak MoU atas keterlibatan polisi dalam mengawasi dana desa, kubu Suhardi sebaliknya, malah menyetujui dan mendukung langkah itu. Bukan hanya mendukung, Suhardi juga menyebut sikap penolakan adalah sikap yang dilakukan oknum dan bukan sikap Abdesi.

Baca Juga  900 Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Masuk BPK

Kepada Jurnas.com (24/10) lalu Suhardi menyatakan, pihaknya menyambut baik penandatangan Nota Kesepemahaman tersebut. Menurutnya, keterlibatan Polri justru menunjukkan saat ini ada banyak pihak yang peduli dengan kemajuan desa. Karenanya sikap itu harus didukung demi kemajuan desa itu sendiri. “Kalau kita bersih kenapa harus rishi. Toh semua ini demi kemajuan desa. Kami siap berkoordinasi dengan pemerintah terkait pelatihan bagi kepala desa” jelasnya.

Suhardi justru menyatakan, saat ini masih banyak kepala desa yang belum memahami tentang sistem administrasi sesuai regulasi yang ditetapkan sehingga ada saja kepala desa yang terseret kasus karena dianggap melanggar regulasi dan terjerat masalah hukum. Untuk mengatasi kelemahan ini para kepala desa haruslah diberi pelatihan mengenai bagaimana mengelola manajemen keuangan yang baik dan sesuai regulasi pemerintah.

Suhardi juga menyatakan, sampai saat ini masih banyak Bupati yang campur tangan masalah dana desa dan oknum lain dalam pemerintahan kabupaten yang sikapnya seakan-akan tidak rela desa mendapatkan guyuran dana langsung dari pusat.

Baca Juga  Presiden: Dana Desa Harus Ciptakan Lapangan Kerja Besar-besaran

Seperti yang terjadi pada berbagai organisasi lain ketika kepentingan para elitnya bertarung, Apdesi juga mengalami guncangan internal. Apdesi  yang mewadahi aspirasi para penguasa desa juga pedah dan membentuk setidaknya dua kubu yakni yang diketuai Sindawa Tarang dan Apdesi yang dinahkodai Suhardi.  Berbagai upaya politik terus dilakukan untuk menyatukan para kubu tetapi ternyata tidak mempan. Apdesi terbelah. Yang satu Ketua Umumnya Sindawa Taerang dan Suhardi pada kubu lainnya. (aryadji/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here