Sindawa Tarang: Dana Desa Jangan Dipolitisir

0
791

BERDESA.COM – Besarnya dana yang mengucur ke desa mulai menerbitkan banyak politisasi. Terutama di daerah yang barusaja menggelar Pilkada. Banyak kepala desa mengeluh karena dana desanya tidak kunjung turun karena sang bupati enggan tanda-tangan. Sebabnya, si kepala desa dianggap tidak mendukung mereka pada Pilkada.

Keterangan ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sindawa Tarang beberapa waktu lalu pada Detikcom dan sejumlah wartawan. “ Hampir tiap hari saya menerima keluhan seperti itu. Bupati seperti tidak mau tanda tangan karena tidak didukung ketika Pilkada,” kata Sindawa. Alasan penundaan tandatangan juga macam-macam, seperti pura-pura sibuk atau malah menyatakan kelupaan. Atas berbagai keluhan itu Sindawa meminta pengawasan agar dana desa tidak dipolitisasi seperti itu.

Secara terpisah Indonesian Corruption Watch yang juga melakukan penelitian mengenai hal ini menemukan, ada kecenderungan elit lokal memainkan dana desa. Hal ini terjadi akibat dari minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan anggaran para perangkat desa.

Hasil penelitian ICW pada 2016 memperlihatkan, telah terjad perluasan kasus korupsi sejak dinaikkannya jumlah anggaran dana desa. Sepanjang tahun itu catatan ICW menyebut telah terjadi 62 kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan aparat desa lainnya. Dari total kasus itu terjadi kerugian negara sebesar Rp. 10,4 miliar.

Baca Juga  Awas, Lima Lubang Maut Penggunaan Dana Desa

Modus yang paling banyak dilakukan kepala desa mulai dari penggelapan hingga suap. Yang paling banyak adalah penggelapan. Sebagian kasus ini terjadi karena kepala desa tidak memiliki kemampuan dalam hal mengelola anggaran sehingga gampang disusupi kepentingan elit lokal desanya.

Besarnya dana, keterbatasan pemahaman kepala desa dan perangkatnya dalam hal pengelolaan anggaran memang sedang menjadi sorotan dalam wacana politik nasional saat ini. Kucuran dana Rp. 60 triliun tahun ini dikawatirkan bakal membuka peluang korupsi di tingkat desa karena dana itu bakal diterima langsung oleh desa.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani juga menyatakan kekawatirannya pada masalah pengelolaan dana desa ini akibat ketidaksiapan sebagian besar desa. Sri Mulyani menyatakan, jika dana desa tidak dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin kucuran dana berjumlah besar itu bukannya menciptakan kemajuan bagi desa namun sebaliknya, membuat masalah sosial yang baru di desa-desa.

Di sisi lain, kucuran dana desa mulai menciptakan banyak langkah maju di desa-desa di berbagai belahan nusantara. Melalui BUMDes-nya desa-desa mulai melakukan konsolidasi sosial danmelahirkan beragam peluang ekonomi baru. Dana desa melalui BUMDes mulai membuktikan setiap desa memiliki potensi yang bisa mengembang ditangan warga desa sendiri. Bagaimana dengan desa Anda ? (aryadji/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here