Segera Terbit Modul Membangun Desa yang Transparan

0
1111

BERDESA.COM – Saat ini Komisi Informasi Pusat (KIP) sedang bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertiggal dan Transmigrasi (PDTT) sedang menyusun modul Program Inovasi Desa. Modul itu akan menjadi pemandu bagi desa menuju desa yang transparan terutama mengenai penggunaan dana desa.

Meski transparansi sudah menjadi isu yang terus dihembuskan Kemendesa mengenai penggunaan dana desa tetapi hingga saat ini masih banyak desa yang belum melakukan transparansi mengenai penggunaan dana yang dijalankannya dalam proses pembangunan desa. Tidak terbukanya pemeritah desa mengenai penggunaan dana desa pada warganya adalah salahsatu yang memincu terjadinya tidakan penyalahgunaan wewenang.

Kepala Bidang Advokasi, Sosialisaai dan Edukasi KIP Wafa Patria Umma sebagaimana dikutip dari Liputan6.com mengatakan, keerbukaan informasi sangatlah penting karena itu adalah perwujudan desa yang transparan. Keterbukaan informasi seperti ini sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan keuangan. Sekedar informasi, masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dan ini sudah dijamin Pasar 28F UUD dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentag Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Baca Juga  Startup-Startup Untuk Pembangunan Desa

Tak hanya itu, Pasal 68 UU Desa juga menyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa srta mengawasi kegiatan peyelenggaraa pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Menilik dari aturan-aturan ini maka sesungguhnya transparansi informasi terutama mengenai pemanfaatan dana desa sudah jelas menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk dibuka pada warganya.

Keterbukaan informasi bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan weenang menyangkut penggunaan dana saja melainkan juga sebagai ruang partisipasi warga masyarakat untuk bisa mengawasi jalannya proses pembangunan baik di tigkat desa maupun pada struktur yang lebih tinggi. KIP sendiri terus mendorong agar desa transparan yang sekarang sedang menjadi targetnya itu kemudian akan mendorong keteerbukaan informasi di tingkat Kabupaten/kota, provinsi bahkan nasional.

Sementara itu Konsultan Nasional Program Inovasi Desa Kemendes PDTT, Lendy Wahyu Wibowo menyatakan, setelah selesai digarap nanti, bakal ada tujuh modul dalam program inovasi desa ini. Ditargetkan penyusunan modul bakal selesai pada akhir April 208 lalu bakal segera disosialisasikan mulai Mei-Juni hingga Juli 2018.  “ Kami akan sosialisasikan ke seluruh pendamping desa yang ada di seluruh Indonesia begitu penyusunan ini selesai,” kata dia. Para pendamping itulah yang kemudian akan mensosialisasikan sekaligus memandu pelaksanaan desa transparan ini pada desa dampingannya masing-masing.

Baca Juga  Punya Lahan Luas di Desa? Buka Cucian Mobil Aja!

Sampai saat ini sebagian besar desa belum melaksanakan transparasi seperti yang diharapkan. Sebaliknya, masih ada banyak desa yang bukannya melakukan transparansi melainkan malah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenangnya terhadap dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun kesejahteraan ekonomi desa.  Sampai akhir tahun 2017 saja sudah 10 ribu laporan masuk ke Satgas Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Membangun desa yang transparan adalah salahsatu cara mengantisipasi agar dana desa tidak lagi menjadi obyek korupsi di desa-desa.(adji/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here