Resmi, Pajak Penghasilan Final untuk UMKM menjadi 0,5 Persen Mulai 1 Juli 2018

0
1439

BERDESA.COM – Agar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dalam mengembangkan usaha dan investasi, ppemerintahmeluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peluncuran aturan penurunan tarif Pajak Penghasila Final 0,5 persen ini disampaikan Presiden Joko Widodo I dalam cara peluncuran yang digelar di JX Internatinal, Surabaya dengan dihadiri sedikitya 2000 pelaku UMKM yang bakal menjalankan segera menjalankan aturan baru ini usai di sahkan.

Yang paling utama, mulai 1 Juli 2018, tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0, 5 persen dari omset yang wajib dibayarkan setiap bulan oleh pelaku UMKM. Hal pokok kedua adalah mengenai jangka waku pengenan tariff PPh Fina 0,5 perrsen bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama empat tahun. Sedangkan bagi wajib Perseroan Terbatas jangka waktu pengenaa tarif belaku bagi yang sudah berusia tiga tahun.

Baca Juga  Gampangnya Menjadi Desapreneur, Dapat Duit Sekaligus Membangun Desa

Kebijakan ini dilakukan dengan maksud mendorong agar para pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar dalam kegiatan ekonomi lebih luas. Penurunan tariff Pajak Final ini juga dilakukan agar UMKM lebih mudah dalam menjalankan usaha dalam hal pembayarann pajak. Dengan begitu UMKM tidak akan terbebani tarif pajak yang memberatkan keberlangsungan usaha mereka.

Dengan kemudahan ini diharapkan UMKM bakal memiliki kekuatan lebih besar menggerakkan roda usaha mereka sehingga mampu mengakses dukungan finansial yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Jangka waktu yang diberlakukan bermaksud memberi waktu agar manajemen usaha kalangan UMKM lebih leluasa mendapakan dukungan pendanaan dari berbagai lembaga sehingga para pelaku UMKM lebih mudah mengakses pendanaan dari berbagai lembaga.

Penurunan tarif ini juga dilatari situasi UMKM yang selama ini mendapatkan beban pajak yang telalu berat mengingat kapasitas sebagaian besar UMKM memiliki berbagai keterbatasan permodalan. Dengan tarif yng lebih murah maka UMKM baal lebih leluasa mengembangkan usahanya dan berpotensi menyumbangkan pergerakan ekonomi di tingkat nasional. Rencananya, arif baru ini bakal mulai diberlakukan pada I Juli 2018 seteah sebelumnya mengalami masa peggodokan yng cukup panjang. (aryadji/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here