Silahkan klik link di bawah ini untuk download
  1. Buku bantu siklus implementasi UU desa
  2. Buku Indeks Desa Membangun
  3. Buku Indeks Pembangunan Desa 2014
  4. Menguasai pasar membangun desa
  5. Naskah konsensus rembug desa – 14 Desember 2015
  6. Permendagri no 44-2016 kewenangan desa
  7. Permendagri 81 th 2015 evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
  8. Permendagri 82 th 2015 pengangkatan & pemberhentian kades
  9. Permendagri 83 th 2015 pengangkatan & pemberhentian perangkat desa
  10. Permendagri 84 th 2015 struktur organisasi pemdes
  11. Permendagri no 111-2014 lampiran
  12. Permendagri no 111-2014 perdes
  13. Permendagri no 112-2014 pemilihan kepala desa
  14. Permendagri no 113-2014 pedoman pengelolaan keuangan desa
  15. Permendagri no 113-2014 pengelolaan keuangan desa
  16. Permendagri no 114-2014 pembangunan desa
  17. Permendagri no 44 th 2016 kewenangan desa
  18. Permendagri no 45 th 2016 pedoman batas desa
  19. Permendagri no 46 th 2016 lampiran laporan kepala desa
  20. Permendagri no 46 th 2016 laporan kepala desa
  21. Permendagri no 47 th 2016 adminstrasi pemerintah desa
  22. Permendagri no 47 th 2016 lampiran adminstrasi pemerintah desa
  23. Permendes no 21 tahun 2015 prioritas DD 2016
  24. Permendes no 4-2015 pendirian pengurusan pembubaran BUMDESA
  25. Permendes no 1-2015 pedoman kewenangan desa
  26. Permendes no 2-2015 pedoman tatib & mekanisme musdes
  27. Permendesa no 3-2015 pendampingan desa
  28. PermenDesa PDT Trans nomor 5 tahun 2016  ttg pedum PKP
  29. PMK 241 2014 Pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana Desa
  30. PMK 93 PMK.07-2015 tatacara pengalokasian evaluasi dana desa
  31. PP 22 tahun 2015 perubahan PP 60 dana desa
  32. PP 43 tahun 2014 peraturan pelaksanaan UU desa
  33. PP 47 tahun 2015 Perubahan PP no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no 06 tahun 2014
  34. PP 60 tahun 2014 tentang dana desa dari APBN
  35. Regulasi baru desa baru
  36. Tanya jawab dana desa
  37. Tanya jawab seputar UU desa
  38. UU 6 2014 tentang desa
  39. UU no 12-2011 pembentukan peraturan perundangan
  40. UU no 17-2007 RPJMP
  41. UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah