Pulau Harapan Itu Akan Diwujudkan Oleh UMKM Desa

Pulau Harapan

Oleh: Mohammad Najib

Tulisan Ahmad Erani Yustika berjudul Desa dan Pulau Harapan di harian Kompas (11 Agustus 2015) telah mampu menggugah pembaca (setidaknya saya) dalam memahami alur pikir Nawacita (membangun dari pinggiran, peningkatan produktivitas ekonomi rakyat, dan kemandirian ekonomi) dan hubungannya dengan gerakan berdesa. Erani menguraikan bahwa teknokratisme pembangunan desa disokong tiga pilar Desa Berdikari, yaitu: (i) memusatkan penguatan kapasitas manusia; (ii) mendorong geliat ekonomi yang digerakkan oleh rakyatnya; dan (iii) partisipasi warga dan komunitas menjadi penentu gerakan berbagai aspek.

Acap kali, pelaksanaan dari cita-cita besar beserta strategi yang membumikannya kurang optimal, dikarenakan berbenturan dengan realitas baik di sisi penyelenggara negara maupun warga termasuk organisasi kemasyarakatan. Butuh waktu memang, agar pemerintah daerah (terutama yang lambat memproses dana desa) tertarik untuk menjadikan kesejahteraan di desa sebagai bukti keberhasilan pembangunannya. Butuh strategi agar terjadi transformasi perilaku sebagian LSM dan mungkin juga lembaga donor dalam melihat keberhasilan pemberdayaan bukan hanya terbatas pada angka-angka pencapaian program/proyek. Gerakan berdesa yang inisatifnya sudah dirintis jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Desa kelihatannya harus terus dilanjutkan.

UMKM yang Menggerakan Ekonomi

Salah satu bagian penting dari gerakan berdesa adalah pembangunan ekonomi desa yang mensejahterakan warganya. Sudah banyak inisiatif yang dilakukan untuk itu, namun berbagai cerita keberhasilan lebih menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan dan pengangguran disebabkan oleh tumbuh dan berkembangnya usaha para pelaku UMKM di desa. Mereka lah yang menggerakkan ekonomi di desa.

Upaya untuk mendukung aktifitas ekonomi UMKM desa setidaknya perlu memperhatikan tiga hal ini. Pertama, fokuskan pada pengembangan produk barang/jasa yang dihasilkan. Melalui dana desa atau sumber lainnya, UMKM dapat didukung untuk menggunakan teknologi yang lebih produktif, mengaplikasikan standar mutu agar produknya berdaya jual tinggi, serta memiliki label (brand) yang memikat. Kedua, permudah akses UMKM desa ke sumberdaya yang bisa mereka bisa manfaatkan untuk pengembangan tata kelola usahanya. Para konsultan UMKM dan berbagai kegiatan pengembangan usaha yang selama ini lebih terkonsentrasi di kota, perlu didekatkan ke desa. Ketiga, hadirkan pasar sedekat mungkin baik secara fisik maupun virtual. Menjual produk UMKM desa melalui e-dagang perlu menjadi strategi perluasan pasar.

Pemampu Bukan Pesaing

Karena UMKM yang menggerakan ekonomi, maka peran pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau organisasi lainnya lebih sebagai pemampu (enabler) bukan pesaing. Sebagai pemampu, BUMDesa memiliki 3 fungsi. Fungsi proteksi, melakukan proteksi kepada usaha UMKM desa dari jeratan rentenir maupun tengkulak dengan memberikan dukungan pada segi input. Fungsi konsolidasi, melakukan konsolidasi terhadap aset dan usaha kecil yang berskala subsisten menjadi berskala produktif. Fungsi kolaborasi, melakukan kolaborasi antar pelaku UMKM desa dalam proses distribusi dan pemasaran.

Bila strategi diatas dapat tereralisasi, maka impian kita semua agar paras desa akan menjadi pulau-pulau harapan yang laik dijadikan sandaran masa depan dapat lebih terwujud, Insya Allah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*