Proyek Padat Karya Bakal Digeber pada 2018

0
815

Berdesa.com – Presiden Joko Widodo kembali mengarahkan perhatiannya ke desa-desa. Selain bakal menaikkan dana hingga dua kali lipat pada 2018 nanti, Presiden juga telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membuat proyek padat karya di seluruh wilayah Indonesia. Proyek itu dimaksudkan agar bisa menyerap tenaga kerja besar-besaran.

Perpres yang rencananya bakal keluar Januari 2018 itu juga memastikan warga yang bekerja dalam proyek itu bakal mendapatkan gaji harian atau maksimal mingguan dalam bentuk tunai. Soalnya program ini memang bermaksud meningkatkan daya beli masyarakat khususnya wilayah pedesaan. “Harus dibayar langsung tunai. Mingguan, atau kalau bisa harian, tidak boleh bulanan. Agar ada imbas memperkuat daya beli,” tegas Jokowi seperti dikutip dari Detik.com (30/10/2017).

Presiden menyatakan telah memerintahkan Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian, agar segera menyiapkan aturan teknis proyek padat karya tersebut secara lebih detil.

Ditargetkan proyek ini bakal bisa menciptakan lowongan pekerjaan bagi paling tidak 200 orang di setiap desa di seluruh Indonesia. Dana yang digunakan adalah dana desa yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp. 60 triliun ke 74 ribu desa. “ Maka diharapkan bakal tercipta 15 juta lowongan kerja yang terbuka di setiap desa di seluruh Indonesia,” kata Presiden.

Baca Juga  Minimal 20 Persen Dana Desa untuk Bayar Upah

Tetapi Jokowi mengaskan, program ini tidak akan seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti di jaman Presiden SBY. Melainkan dalam bentuk proyek padat karya yang sekaligus bakal memberi dorongan pengembangan ekonomi pedesaan.

Sebelumnya Presiden telah menginstruksikan agar dana desa dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga desa dengan mengerjakan sendiri proyek pembangunan desanya. Maka desa-desa diminta untuk tidak melibatkan kontraktor dari luar desanya.

Pada kesempatan lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, saat ini fokus pemerintahan adalah menciptakan perekonomian yang merata. Sri Mulyani mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan dengan 18 ribu pulau di dalamnya sehingga tak bisa dipungkiri memang ada kesenjangan pada sector perekonomian karena luasan wilayahnya.’

“ Ini adalah tantangan, makanya Jokowi-JK menegaskan kita harus membangun negeri ini dari sisi yang terluar sehingga terjadi pemerataan ekonomi antar-pulau,” katanya dalam acara seminar Asia–Pasific Food Forum 2017, dengan tema Food, International Trade and Changing Global Economy: New Directions for Asia dan the Pasific di Shangri-La Hotel, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Baca Juga  Desa Miskin dan Tertinggal Bakal Dapat Dana Lebih Besar pada 2018

Pemerataan yang ditargetkan pemerintah bukan dari sisi infrastruktur melainkan lebih pada sisi ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan memang menjadi focus isu pemerintahan sekarang ini. Selain pangan, pemerintah juga sangat mendorong penguatan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan demikian ketimpangan ekonomi antar-daerah semakin kecil dan pemerataan mulai terjadi. (aryadji/berdesa)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here