Political Will Untuk Memajukan BUM-Desa

0
932
Political Will Untuk Memajukan BUM-Desa
Political Will Untuk Memajukan BUM-Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bukanlah barang baru di Indonesia. Sebab, keberadaan BUM Desa sebenarnya sudah lama digaungkan. Hal tersebut telah diamanatkan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 78-79, dan terakhir Undang-Undang No 6 Tentang Desa. Namun demikian, hingga saat ini peran BUM Desa belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa.

Sejarahnya, BUM Desa dibentuk untuk mengelola dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Yakni melalui pengelolaan usaha masyarakat berbasis produk unggulan desa. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan cita-cita desa, yaitu satu desa, satu produk (one village, one product). Selain itu, BUM Desa juga berperan mengelola aset desa dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun demikian, hingga saat ini belum dapat terwujud. Pertanyaannya, mengapa demikian?

Hal itu disebabkan oleh tiga faktor mendasar, yaitu pertama, kapasitas sumber daya manusia. Tak dapat dipungkiri, kapasitas sumber daya manusia sangat berpengaruh pada kinerja BUM Desa. Singkatnya, kapasitas sumber daya manusia lemah, maka kinerja BUM Desa juga lemah. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut dapat melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.

Baca Juga  Wisata Hutan BUMDesa Andal Berdikari dan Simpan Pinjam Tepat Guna Maju Makmur Blitar

Kedua, kapasitas kelembagaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BUM Desa penting dilakukan. Sebab, aturan main dalam BUM Desa sangat berpengaruh pada kinerja BUM Desa. Peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kembali aturan yang berlaku dan membuat aturan baru yang diperlukan. Penegakan dan pembuatan aturan baru secara tidak langsung akan mengembalikan fungsi BUM Desa, yaitu mengelola dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Ketiga, kemauan politik (political will) pemerintah. Disadari atau tidak, kemauan politik (political will) pemerintah sangat berpengaruh bagi kinerja BUM Desa. Saat ini kemauan politik (political will) pemerintah saat ini masih rendah. Hal tersebut tampak tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat desa. Sebaliknya, pemerintah justru berpihak pada para pemodal besar, yaitu mengizinkan pemodal besar menguasai pasar dalam negeri. Dengan kata lain, ketika anak bangsa mampu menghasilkan produk dalam negeri justru dipersulit baik dalam izin produksi maupun izin pemasarannya.

Memang, ketiga faktor sekaligus solusi di atas tidak serta-merta mampu meningkatkan kinerja BUM Desa hingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebab, perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun demikian, tidak ada salahnya untuk mencoba. Sebab, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?

Baca Juga  Deratan Kasus Dana Desa Temuan ICW

Baca juga : Wanginya Bisnis BUMDesa di Balik Bau Sampah

BUMDesa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here