Perubahan Kesejahteraan Perangkat Desa

0
3002
Perubahan Kesejahteraan Perangkat Desa

Pemerintah mengklaim bahwa program Dana Desa yang sudah bergulir sejak tahun 2015 mengalami kemajuan yang positif dimana kemajuan positif yang dimaksud adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sebanyak 6 ribuan desa sedangkan itu pula sudah ada dua ribuan desa yang sudah naik statusnya sebagai desa mandiri dimana desa tersebut sudah memiliki pengelolaan sumber daya yang dimilikinya dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan desanya sendiri.

Oleh karena perubahan yang positif tersebut, pemerintah merasa perlu memberikan penghargaan yang layak bagi aparatur desa karena keberhasilan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Oleh karena itu secara efektif pada tahun 2020 penghasilan kepala desa dan perangkar desanya akan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan II A, penyetaraan gaji ini merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia yang sudah dipayungi hukum yaitu Surat Keputusan Bersama dari Kementrian Dalam Negeri dengan Kementrian Koordinator BIdang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada pelaksanaannya nanti para kepala desa akan mendapatkan 100% gaji yang setara dengan gaji pokok PNS golongan IIA, sedangkan sekretaris desa akan mendapatkan 90% gaji dan perangkat desa yang lainnya akan mendapatkan 80% gaji, dimana nominal yang didapatkan mulai dari Kepala Desa hingga jajaran dibawahnya berkisar 3,84 juta hingga 2,02 jutaan. Selain itu pula direncanakan bahwa para perangkat desa ini akan mendapatkan tunjangan BPJS.

Baca Juga  Mulai 2019, Pemberdayaan SDM Bakal Jadi Prioritas

Rencana mengenai penyetaraan gaji perangkat desa ini diawali dari pernyataannya untuk menyetarakan gaji perangkat desa sebagai upaya untuk meredam rencana aksi demontrasi yang akan dilakukan para perangkat desa di seluruh Indonesia di Jakarta.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, para perangkat desa ini awalnya tidak memiliki standar gaji minimum sehingga diantara perangkat desa di seluruh Indonesia memiliki penghasilan yang tidak merata.

Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri karena akan meningkatkan penyelewengan dana anggaran yang masuk ke kas desa,disamping itu pula bisa menimbulkan kecemburuan sosial diantara perangkat desa.

Merespon kondisi tersebut ditambah sudah ada keluhan-keluhan dari para perangkat desa maka pemerintah beserta jajarannya mulai merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) No.43 tahun 2014 yang juga berisi tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dengan adanya penyetaraan gaji para perangkat desa ini, tentu harapan pemerintah dan kita semua sebagai masyarakat yang taat membayar pajak untuk pembangunan Indonesia di perkotaan maupun di pedesaan, agar tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan apparat desa atas dana yang masuk ke kas desa atau BUMDes sehingga program dana desa dan sejenisnya dapat dialokasikan dengan sebaik mungkin ke pelaku-pelaku bisnis di desa agar dapat mengembangkan bisnisnya.

Baca Juga  Lombok Utara Gelar Pameran Gebyar Produk UMKM

Dana tersebut juga bisa benar-benar dioptimalkan untuk pembangunan sarana dan prasaraan di desa-desa agar memudahkan masyarakat pedesaan untuk mengakses ke perkotaan. Oleh karena itu rencana penyetaraan ini perlu juga di evaluasi oleh pemerintah setelah berjalan beberapa periode untuk mengukur apakah penyetaraan ini memberikan kemajuan yang positif atas pengelolaan dana desa atau tidak sama sekali sehingga pemerintah dapat mengevaluasi apakah kebijakan tersebut perlu diperbaiki atau bahkan para perangkat desa ini akan ditambahkan kesejahteraannya, karena pada fakta dilapangan, penyelewengan yang dilakukan aparatur negara tidak melulu karena faktor penghasilan yang minim tapi juga karena ada celah dan sistem pengawasan yang kurang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here