Pengertian Desa Menurut Undang-Undang Yang Berlaku

0
529
Pengertian Desa Menurut Undang-Undang Yang Berlaku

Desa tidak lagi diartikan sebagai suatu hal yang negatif karena desa merujuk pada suatu lokasi, tingkatan pemerintahan dan juga berbagai pengertian lainnya. Bahkan desa juga memiliki pengertian berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini.

Lalu apa pengertian desa menurut undang undang yang berlaku? Berikut penjelasannya mulai dari undang undang yang terbaru hingga beberapa undang undang sebelumnya. Pengertian desa menurut undang undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pengertian tentang desa dijelaskan pada Bab I pasal 1 yang menyatakan bahwa:Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan diatas, desa memiliki arti adalah sebuah kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi memiliki batas wilayah. Dalam wilayah tersebut, warga desa melalui perangkat desa berhak dan berwenang untuk mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang juga menjamin berbagai hal termasuk hak tradisional yang dianut di setiap desa.

Baca Juga  Jika Berdampak Positif, Anggaran Program Padat Karya Cash Bakal Naik Lagi

Hal unik disebutkan di awal atau pembuka dari pengertian desa menurut undang undang tersebut akni desa atau desa adat yang memiliki nama lain. Hal itu dikarenakan di Indonesia seperti yang kita ketahui dan kita banggakan memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda hingga ribuan jumlahnya.

Tak heran jika penyebutan istilah “desa” tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia namun tetap diakui oleh Pemerintah serta Undang-Undang seperti yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014. Sebagai contoh untuk perbedaan penyebutan nama desa adalah seperti di Sumatera Barat dimana desa dengan istilah Nagari.

Sedangkan di Aceh menyebutnya dengan istilah berbeda yakni Gampong. Untuk penyebutan Desa di wilayah Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur juga beberapa daerah di Jawa adalah Kampung. Namun, apabila dilihat berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik tentang desa yang berlaku, semua istilah tersebut merujuk pada istilah Desa sehingga memiliki posisi yang sama dalam kemasyarakatan.

Sehingga sekali lagi, baik Nagari, Gampong, dan juga Kampung semuanya dilindungi oleh Undang-Undang sebagai bagian pemerintahan yang sah. Dimana sesuai dengan ciri-ciri desa menurut Paul H Landis berikut ini yakni :

  1. Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa
  2. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa
  3. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
  4. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.
Baca Juga  Membangun Dari Desa

Sebelum UU No. 6 Tahun 2014, ada beberapa UU yang juga berlaku sebelum diperbaharui yakni UU No. 22 tahun 1999 yang mana menyebutkan pengertian desa menurut undang undang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pengertian desa menurut undang undang No. 22 Tahun 1999 juga sebelumnya memperbaharui UU No. 5 tahun 1979 yang memberikan pengertian bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Itulah pengertian desa menurut undang undang yang berproses dan terus melengkapi untuk melindungi warga desa dan hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here