Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Begini Caranya

Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Begini Caranya

Berdesa.com – Jika di desa kita ada, janganlah belanja ke luar desa. Begitulah prinsip yang harus dijalankan desa sekarang ini. Namanya, Swakelola, yakni mengoptimalkan potensi yang ada di desa semaksimal mungkin dalam pelaksanaan pembangunan desa. Termasuk dalam hal pengadaan yang menjadi agenda kerja pemerintahan desa.

Pengadaan barang dan jasa adalah salahsatu kebutuhan yang secara rutin dianggarkan dalam dana desa. Sekarang ini, sesuai dengan semangat kemandirian desa bahkan dicam-kan Presiden Republik Indonesia ini, desa harus berusaha keras menciptakan sistem swakelola sehingga uang yang ada di desa tidak perlu terhambur keluar sepanjang desa bisa memenuhi segala kebutuhannya. Bagaimana dengan Pengadaan barang dan jasa, bisakah dilakukan secara swakelola?

Sangat bisa karena pada dasarnya, pengadaan barang dan jasa di desa harus dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan material yang ada di desa semaksimal mungkin. Bukan hanya dari material saja, secara  teknis pengerjaan program pembangunan di desa termasuk pengadaan ini juga bakal diprioritaskan kepada desa setempat. Artinya, pekerjaan harus dilakukan dengan SDM dari desa, pengambilan SDM atau material dari luar desa hanya bisa dilakukan jika desa benar-benar tidak memiliki sources yang dibutuhkan.

Mengenai Sistem Pengadaan Barang dan Jasa sudah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No, 13 Tahun 2013 dan Perka No. 22 Tahun 2015. Di sana sudah dijelaskan mengenai pengadaan barang/jasa di tingkat desa. Tata cara atau pedoman pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaannya berasal dari APBDes diatur oleh Walikota atau Bupati dalam bentuk Peraturan Walikota/Bupati. Secara teknis seperti apa tahapannya?

Langkah awal adalah pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK-lah yang kemudian akan bertanggungjawab dengan Proyek Pengadaan Barang/Jasa. TPK ditetapkan oleh Kepala Desa yang pembentukannya melalui persetujuan pemerintah desa dan berbagai unsur masyarakat. Penetapannya dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala Desa. Setelah itu TPK bakal bertangungjawab mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Pada pelaksanannya, segala yang dibutuhkan dalam proyek itu harus mengutamakan kemampuan desa. Misalnya, jika desa memiliki toko bangunan misalnya, maka kebutuhan material bangunan harus membeli dari toko itu, apalagi jika toko itu toko milik BUMDes misalnya. Demikian juga tenaga kerja, semaksimal mungkin harus memanfaatkan tenaga kerja dari desa setempat karena hal itu berarti bakal membuka peluang pekerjaan bagi warga desa. Asal Anda tahu, salahsatu target dana desa adalah membuka peluang kerja sebesar-besarnya bagi warga desa.

Satu hal yang pasti, pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak boleh ada keterlibatan perangkat desa. Selain membangun profesionalitas dan upaya pencapaian kualitas kerja, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi peluang penyalahgunaan dana. Soalnya, salahsatu modus penyalahgunaan dana terjadi pada proses ini seperti markup alias penggelembungan anggaran dan sebagainya. Dengan cara ini pula transparansi bisa jauh lebih mudah dilakukan.

Untuk detail tata cara pengadaan barang di Desa mulai dari bisa dilihat pada Perka No, 13 Tahun 2013 dan Perka No. 22 Tahun 2015 yang dapat di unduh di link dibawah ini.

Perka No, 13 Tahun 2013 Perka No. 22 Tahun 2015

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*