Pendamping Desa: Mau Dibawa Kemana?

0
1032
Pendamping Desa: Mau Dibawa Kemana?
Pendamping Desa: Mau Dibawa Kemana?Business people standing with question mark on boards

BERDESA.COM – Menjadi pendamping desa adalah hak semua anak bangsa. Asal punya kompetensi yang dipersyaratkan, tentu bisa berkompetisi. Para pegiat desa, baik yang selama ini bergabung dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program pemerintah seperti PNPM, maupun melalui inisiasi komunitas sebagaimana Komunitas Gerakan Desa Membangun (GDM), adalah contoh entitas yang memiliki pengalaman cukup dalam mendampingi desa.

Jika suatu saat konsep pendamping desa sebagai tenaga pendamping profesional ini menjadi kebijakan yang harus dijalankan pemerintah, maka jangan sampai pendampingan desa itu kehilangan wataknya yang independen, kritis dan transformatif.

Sayangnya wacana yang berkembang justru membingungkan dan membahayakan independensi kerja-kerja pendampingan desa. Salah satunya adalah bahwa pendampingan masyarakat desa akan menjadi hak otonom dari pemerintah kabupaten. Karena itulah pemerintah kabupaten yang akan melakukan rekrutmen dan menggaji pendamping desa.

Memang tidak salah bahwa pemerintah kabupaten punya hak untuk mengadakan pendamping desa, namun pendamping desa milik pemerintah kabupaten ini tidak akan bisa berbuat banyak. Pendamping desa yang direkrut dan dibiayai dari APBD kabupaten, tidak akan punya daya tahan atas intervensi dari birokrasi kabupaten. Sebagai anak buah dari Bapemas kabupaten, mereka akan menghadapi dilema tersendiri atas intervensi yang dimungkinkan datang dari birokrasi daerah.

Baca Juga  Demokratisasi Desa & Peran Pendamping

Hubungan kerja antara pendamping desa dengan Bapemas Kabupaten dapat menyandera pendamping untuk menjadi pihak yang netral. Tidak menutup kemungkinan pendamping justru akan berkomplot dengan oknum-oknum birokrasi untuk mengambil keuntungan pribadi. Menghadapi benturan kepentingan pribadi itu, Pendamping desa milik kabupaten, tidak akan bisa berbuat banyak dalam mengawal implementasi UU Desa. Tidak banyak yang bisa diharapkan dari kondisi pendampingan seperti ini.

Kasus kriminalisasi Faskab Timor Tengah Selatan, Hregorius Rato, adalah bukti nyata bagaimana parahnya akibat yang ditimbulkan jika oknum bapemas sudah berkonspirasi dengan fasilitator. Bahkan rekan Gorius yang datang kemudian untuk meluruskan masalah akibat konspirasi itu, hingga kini justru menjadi korban. Bagaimana jika nanti Bapemas mengendalikan pendamping desa yang bertugas mengawal dana desa yang begitu besar?

Disamping itu, seandainya pemerintah kabupaten benar-benar menjadi pihak satu-satunya yang bertanggung jawab dalam mengadakan pendamping desa, pertanyaannya, apakah mereka mau mengambil tanggung jawab itu? Pengelolaan pendamping desa dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan ini jelas membebani keuangan daerah.

Baca Juga  Butuh Pendamping BUMDesa, Begini Cara Mengukurnya

Kisah sukses pendampingan di PNPM layak menjadi acuan bagi pengelolaan tenaga pendamping desa. Sukses program lepas dari intervensi aparat birokrasi lokal, adalah salah satunya karena Fasilitator PNPM tidak di bawah kendali pemerintah kabupaten. Berkaca dari kisah sukses itu, pendampingan masyarakat desa tidak bisa begitu saja dipasrahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Bapemas memang tetap menjadi penanggung jawab utama dalam pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan dana desa, karena itu efektivitas birokrasi di bawah adalah tugas utama yang harus dijalankan. Camat dan UPT yang ada di bawah harus memerankan fungsi-fungsi pendampingan sesuai dengan bidangnya.

Pemerintah pusat pun tidak bisa tinggal diam mengandalkan pemerintah daerah saja. Pemerintah harus juga mengambil tanggung jawab atas desentralisasi fiskal yang begitu besar ke tingkat desa melalui bantuan pendampingan dengan mendayagunakan tenaga fasilitator profesional. Jangan sampai, kucuran dana desa dari APBN itu menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pengawalannya.

Bagaimana mendorong pemerintah agar mengambil tanggung jawab pendampingan desa ini? Tentu dibutuhkan advokasi dari semua pihak, agar kebijakan pemerintah mampu menjawab permasalahan dalam pendampingan desa.(bd02)

Tips : Mendirikan dan Mengembangkan BUMDesa

Baca Juga  Apa Saja yang Harus Ada dalam Laporan Keuangan BUMDes

BUMDesa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here