Pembentukan BUMDesa Bersama Pasca PNPM

BUMDes kawasanOleh: Suharyanto

Pada bulan April-Juni 2015 secara berturut-turut diselenggarakan Diskusi Pembentukan BUMDesa Bersama di 3 Kabupaten DIY-Jateng. Kabupaten Sleman menyelenggarakan Workshop Pembentukan BUMDesa Bersama yang diprakarsai oleh BKAD, di Kab. Kulon Progo diprakarsai oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Cahaya Bina Persada, dan di kabupaten Magelang Jateng diprakarsai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB. Peserta antara lain berasal dari unsur Pemerintah Desa, BPD, BKAD, SKPD terkait, Pengelola UPK serta para mantan pengelola PNPM. Peserta cukup antusias dalam mendiskusikan (wacana) pembentukan lembaga baru (BUMDesa Bersama) yang diharapkan dapat mewadahi UPK Dana Bergulir yang selama ini kita kenal dengan nama Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Suharyanto (dosen STPMD ”APMD” Yk) sebagai narasumber mencoba menyelaraskan ketentuan yang mengatur tentang BUMDesa yang diamanahkan dalam UU 6/2014 tentang Desa, PP 43/2014 & Permendes 4/2015 tentang BUMDesa, yang dipadukan dengan Panduan Penataan dan Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM-MPd yang diterbitkan oleh PLT Dirjen PPMD pada tanggal 27 Maret 2015. Pada workshop tersebut, narasumber memaparkan Tahapan Pembentukan BUMDesa Bersama (Badan Usaha Milik Antar Desa/BUMADesa), Bagan Organisasi BUMDesa Bersama, serta beberapa unit usaha yang dimungkinkan dibentuk bersamaan dengan Unit Usaha Dana Bergulir/ LKM. Dalam UU Desa serta PP 43/2014 ditegaskan bahwa ”dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih”. Pada tahapan pembentukan BUMDesa Bersama peran Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diprakarsai oleh BKAD sangat penting, karena MAD merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa Bersama.

Berbagai pertanyaan yang sangat menantang muncul untuk didiskusikan seperti: Proses Penyerahan Aset Dana Bergulir kepada Desa untuk selanjutnya diserahkan sebagai modal BUMDesa Bersama, hal ini cukup rumit mengingat dana untuk permodalan SPP dulu diserahkan kepada Pokmas. Diskusi yang tak kalah menarik tentang besaran pembagian aset berupa dana ke desa-desa, apakah bagi rata atau proporsional; Bagaimana bentuk Badan Hukum Unit Usaha; Bagaimana kepengurusan BUMDesa Bersama; Bagaimana penyelarasan aturan main transisi dari SPP ke Unit Usaha dalam wadah yang baru; Bagaimana peran pemerintah supra desa, dll. Para mantan fasilitator PNPM sangat berharap diskusi ini dapat memberi inspirasi atas wadah baru pasca PNPM. Dana bergulir SPP yang sekarang jumlahnya sudah sangat besar diharapkan semakin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya warga desa. (Har)

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*