Pajak Final UMKM Dipastikan Turun Menjadi 0,5 Persen

0
411

Berdesa.com – Agar bisa meningkatkan kesadaran membayar pajak di tingkat UMKM, Presiden Joko Widodo memangkas Pajak Fina bagi UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen alias hanya setengahnya. Kebijakan ini selain memperingan beban pajak UMKM juga diharapkan bisa mendongkrak pendapatan dari perolehan sektor pajak khususnya UMKM. Tetapi apa sih yag dimaksud dengan Pajak Final?

Pajak Final adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh pribadi dan badan usaha yang omzet usahanya kuang daari Rp. 4,8 Miliar per tahun. Duu bagi UMKM pajak final sebesar  1 persen dari omzet usaha. Kini hanya 0,5persen yang harus dibayarkan karena menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya.Kapan pemangkasan akan dimulai?

Pemangkasa Pajak Final dari satu persen per tahun menjadi 0,5 persen bakal berlakku mulai akhir Maret 2018. “ Sudah kami rapatkan akhir buan ini dan pajak akan diturunkan menjadi 0,5 persen, “ ujar Presiden Joko Widodo dalam Rapimnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) baru-baru ini.

Pengurangan ii kata Jokowi, dilakukan karena banyaknya UMKM yang mengeluhkan pajak 1 persen yang selama ini berlaku. Awalnya bahkan Jokowi menginginkan penurunan pajak hingga 0, 25 persen saja bagi Pajak Final UMKM. “ Tapi Bu Menkeu (Sri Mulyani) mengatakan kalau turun 0.25 bakal berpengaruh bagi pendapatan pemerintah. Akhirnya di tawar setengah dan saya ikut,” kata Jokowi kepada wartawan.

Baca Juga  Jurus 4P Plus Kreativitas dalam Industri UKM

Beberapa waktu lalu pemerintah telah memasukkan rencana penurunan PPh UMKM dalam APBN 2018. Bukan itu saja, pemerintah juga ingin memastikan kemudahan peraturan pajak pertambahan nilai (PPN) sehingga urusan pajak ini menjadi lebih sederhana. Dengan begitu pajak menjadi lebih murah dan mudah mengurusnya. Dengan begitu, kalangan UMKM bakal lebih sadar untuk membayar pajak.

Beberapa waktu lalu DPR juga mendesak Kementerian Keuangan untuk memberikan keringanan pajak kepada para pelaku produk eskpor, khususunya kalangan UMKM serta industri. Desakan ini dimaksudkan untuk mendongkrak kinerja ekspor nasional.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, hal ini dilakukan karena beberapa waktu terkhir kinerja eksport Indonesia ketinggalan dengan negra di Asia lainnya. Bahkan Bambang Soesatyo kawatir, rendahnya kinerja ekspor ini bisa memicu krisis ekonomi di Indonesia.  “ Karenanya Komisi VI DPR bidang perdaganga dan perindustrian akan memanggil Menteri Perdagangan untuk meminta melakukan stimulus ekspor Indonesia agar lebih bergairah dan meningkat.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan kenapa nilai ekspor Indonesia kalah dari Thailand yang hanya berpenduduk 68 juta orang  namun kemampuan ekspornya  mencapai US$231 miliar. Bandingkan dengan Indonesia dengan penduduk 257, 9 juta jiwa tetapi hanya mampu melakukan eksport sebesar US$ 145 miliar. Indonesia bahkan kalah dengan Malaysia yang mencatatkan US$ 160 miliar. Presiden dan DPR RI berharap kinerja ekspor negeri ini seharunya lebih tinggi dari negara-negara tetangga itu mengingat besarnya jumlah penduduk dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tercinta.(adji/berdesa)

Baca Juga  Asas Pengelolaan Keuangan Desa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here