Minimal 20 Persen Dana Desa untuk Bayar Upah

0
947

Berdesa.com – Untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini melemah  Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) meminta 20 persen alokasi dana desa digunakan untuk membayar upah para pekerja program pembangunan desa melalui Proyek Padat Karya.

Hal ini ditekankan Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo kepada sejumlah media di Jakarta (2/11/2017). Hal ini ditekankan Menteridengan tujuan menciptakan dampak langsung dana desa terhada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. Untuk itu Kementerian meminta semua program dana desa harus ditangani secara Swakelola alias oelh dan untuk desa itu sendiri.

Dengan cara Swakelola alias mengelola sendiri program pembangunannya lalu program dilakukan dengan sistem padat karya, maka bakal ada 20 persen dana desa yang akan terbagi ke kantung-kantung warga desa yang bekerja pada proyek ini. Sehingga duit dana desa tidak akan kemana-mana tetapi bisa dinikmati warga desa karena pendapatannya meningkat. “ Jika sudah demikian maka ini akan meningkatkan kemampuan belanja warga desa,” katanya.

Baca Juga  Bisnis Retail Terserang Badai, Karena Peningkatan Transaksi Online?

Bukan itu saja, Presiden Joko Widodo bahkan telah memerintahkan agar proyek padat karya nanti memudahkan semua orang yang bekerja didalamnya mendapatkan upah secara mudah dan bahkan harian atau mingguan. Sama sekali tidak boleh bulanan soalnya pola pembayaran harian bakal menolong banyak warga untuk berbelanja memenuhi kebutuhan harian warga desa.

Meski saat ini sudah digenjot di seluruh Indonesia tetapi pola ini bakal secara fokus dijalankan mulai memasuki 2018 nanti. Presiden dan jajaran Kementerian yang berkaitan langsung dengan dana desa bahkan telah bulat sepakat untuk merubah skema dana desa 2018. Berbeda dengan tiga tahun terakhir yang membagi dana secara sama merata, tahun 2018 mendatang, pemerintah bakal menaikkan dana desa dari Rp. 60 triliun menjadi 120 triliun dengan menempatkan desa tertinggal dan sangat tertinggal sebagai prioritasnya.

Saat itu dana desa bakal dibagi secara berbeda. Dana bakal lebih besar diberikan pada desa yang dianggap tertinggal dan sangat tertinggal. Cara ini dimaksudkan agar dana desa menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh desa di Indonesia.

Baca Juga  Kucuran Dana Desa Rp.1,4 Miliar Per Desa Ditunda ke 2019

Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan adalah salahsatu persoalan yang masih menghimpit pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini terjadi karena luasnya wilayah negeri dan banyaknya pulau yang membuat desa-desa di berbagai tempat mendapatkan kesulitan akses untuk membangun kesejahreaan ekonominya. Bagaimana dengan desamu? (aryadji/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here