Memahami Karakter Demokrasi Desa

Memahami Karakter Demokrasi Desa

BERDESA.COM – Setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya demokratisasi desa. Salah satunya, di tingkat desa demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa (Kepala Desa, perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa). Melalui demokrasi, di desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat.

Demokratisasi desa merupakan tanggung jawab seluruh unsur desa, baik masyarakat Desa, BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kegiatan Masyarakat, ataupun Lembaga Adat. Selain itu, secara khusus pendamping juga bertanggung jawab dalam mengawal proses demokratisasi. Pengawalan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu aspek mutlak dari pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, pendamping desa harus memahami karakter masing-masing desa. Misalnya, hubungan-hubungan sosial yang ada di desa, hubungan masyarakat desa dengan ruang dan lain sebagainya.

Pendamping Desa memiliki peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat desa, termasuk terlibat dalam upaya demokratisasi desa. Demokratisasi desa merupakan bagian tugas penting yang harus dilakukan seorang pendamping desa. Sebab, demokrasi merupakan penyeimbang dan pelengkap asas rekognisi dan subsiadiaritas, mengukuhkan kekuasaan berada di tangan rakyat.

Dengan kata lain, melalui demokrasi, rekognisi dan subsidiaritas, desa diharapkan mampu berkembang secara dinamis sehingga mampu memperkuat kapasitasnya sebagai kesatuan masyarakat hukum (self governing community). Memang, bukan perkara mudah untuk mendorong dan mengawal upaya demokratisasi desa. Untuk itu, ada beberapa hal yang semestinya diketahui pendamping desa sebelum melaksanakan tugas tersebut.

Sebagaimana ditulis oleh berdesa.com, karakter demokrasi desa pada intinya adalah sebentuk demokrasi di tingkat dasar dalam satu unit masyarakat yang spesifik dan memiliki kearifan lokal tersendiri yang bisa memperkaya karakter demokrasinya.

Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.(bd01)

1 Komentar

  1. Dimana BUMDes yang berjalan dengan baik utk kita lakukan studi banding? Kalo bisa daftarnya dibuat dalam satu tulisan, tx

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*