LPJ Dana Desa Bakal Dibuat Sederhana

LPJ Dana Desa Bakal Dibuat Sederhana

Berdesa.com – Kabar baik buat Kepala Desa dan para perangkatnya. Agar program dana desa lancar tanpa kendala, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini meminta agar sistem pelaporan dana desa dilakukan dibuat sesederhana mungkin. Ini dilakukan agar kepala desa tidak terbebani persoalan administrasi sehingga bisa fokus menjalankan program-program pembangunan desa.

Seruan ini disampaikan Joko Widodo dalam rapat Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa di Jakarta, baru-baru ini. Presiden menekankan hal itu karena hingga saat ini masih masih banyak perangkat desa mengeluhkan rumitnya sistem pelaporan terutama pertanggungjawaban administrasi dana desa. Sehingga menciptakan beban tersendiri bagi kepala desa beserta seluruh perangkatnya. Karena terlalu rumit pula sehingga banyak perangkat desa yang kehabisan banyak waktu dan biaya hanya karena menyusun laporan.

Jokowi ingin jangan sampai kerumitan administrasi malah menghambat pemanfaatan dana itu. BUkan rahasia lagi, ada banyak desa yang enggan memanfaatkan program atau dana karena sistem yang rumit dalam pelaporannya. Padahal sesungguhnya sistem itu bisa dibuat sesederhana mungkin sehingga desa bisa lebih optimal menjalankan program dqan bukannya sibuk ngurus pelaporan.

Tetapi meski laporannya disederhanakan, Presiden meminta agar kontrol atau pengawasan baik dari BPKP maupun lembaga pengawasan yang lain juga tetap diperkuat. Menjadi sederhana bukan berarti membuat semua proses menjadi mudah.

Sementara itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, dana desa mulai 2018 akan digunakan lebih banyak untuk program-program padat karya di 100 kabupaten. Program Padat Karya bakal dimulai Januari 2018 termasuk pola pemanfaatan dana desa secara swakelola.

Untuk mendorong program padat karya ini bahkan bakal dikeluarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang isinya mendukung jalannya Program Padat Karya.

Puan menjelaskan, program Padat Karya nanti bukan hanya akan menggarap infrastruktur atau sarana yang berhubungan langsung dengan masalah penguatan ekonomi saja melainkan juga membangun berbagai sarana pelayanan social masyarakat. “ Misalnya membangun fasilitas kesehatan di tingkat desa seperti puskesmas dan posyandu juga rehabilitasi sekolah-sekolah,” ucap Puan.

Selain menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja, Program Dana Desa juga bakal mendorong terbangunnya desa yang sehat dengan mendorong warga desa mendapatkan gizi yang baik seperti program makanan tambahan (PMT) atau biskuit dari Kemenkes. Namun program ini juga fokus pada pelibatan para ibu dalam membangun keluarga yang sehat melalui makanan yang bergizi.(aryadji/berdesa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*