Klinik Konsultasi Pengelolaan Dana Desa di Jember

0
560
klinik konsultasi pengelolaan dana desa Jember-01

Sejak program dana desa diselenggarakan pada tahun 2015, perlu diakui bahwa masih ada beberapa perbaikan dan pengembangan di beberapa sektor, salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan dana desa, karena di tahun keempat penyelenggaraan dana desa ini sudah banyak kepala-kepala desa yang akhirnya harus berurusan dengan hukum, dikarenakan penyimpangan dari dana desa yang masuk ke desa yang mereka pimpin.

Beberapa penyimpangan terjadi karena memang ada niat tidak baik dari kepala desa namun ada juga karena faktor ketidaktahuan dari kepala desa tersebut terkait pengelolaannya, selain itu pula, beberapa program dana desa di beberapa desa tidak berjalan maksimal atau malah tidak ada perkembangan sama sekali.

Hal ini dikarenakan ada kebingungan dan ketidaktahuan dari kepala desa tersebut mengenai bagaimana mengelola dana desa sehingga mampu mengangkat perekonomian di desanya. Oleh karena itu perlunya pembinaan dari pemerintah pusat ataupun daerah, mengenai pengelolaan dana desa yang baik dan benar.

Salah satunya adalah yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jawa Timur dan Kabupaten Jember pada hari Senin, 11 Maret 2019 lalu. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula PB Soedirman Jember ini bersifat klinik konsultasi, dengan dilatar belakangi oleh perlunya para pengelola dana desa untuk dibantu dan didukung dalam mengelola dana desa tersebut, agar dapat mensukseskan program pemerintah dalam percepatan pembangunan di desa-desa.

Baca Juga  Pentingnya Pelatihan Pengurus BUMDes

Terkait klinik konsultasi pengelolaan dana desa ini, Bupati Jember, Faida mengatakan bahwa pentingnya kegiatan ini dan sejenisnya agar para pemerintah desa dapat tenang dalam mengelola dana desanya dikarenakan telah memiliki informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dana desa tersebut.

Selain itu dalam kegiatan klinik konsultasi ini juga pihak inspektorat akan melakukan monitoring penggunaan dana desa, sehingga apabila ditemukan ada tindakan atau dugaan penyelewengan maka akan segera ditindak lanjuti.

Dengan adanya peningkatan anggaran dana desa ditahun 2019 yaitu dengan kenaikan sebesar 300 juta dari tahun 2018, maka pihak pemerintah Jember merasa perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terkait pengelolaan dana desa, sebagai wujud nyata pengawasan ini adalah dengan menyelenggarakan klinik konsultasi semacam ini, dimana kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dari Inspektorat Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Inspektorat Provinsi.

Tujuan dari pelaksanaan konsultasi klinik itu sendiri selain memberikan pengetahuan terkait pengelolaan dana desa desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga menghindarkan kepala-kepala desa yang berada di kawasan Jember dari permasalahan dalam pengelolaan dana desa.

Baca Juga  12 Negara Tertarik Bikin Program Dana Desa Seperti Indonesia

Pihak penyelenggara sendiri berharap setelah kegiatan klinik konsultasi selesai, para peserta yang merupakan pengelola dana desa tersebut bisa terbuka dan berkonsultasi kepada pihak terkait mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Program sejenis ini perlu dicontoh baik oleh pemerintah daerah lainnya, ataupun pengelola dana desa tersebut, agar dana desa yang masuk dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dan dana desa yang memang diperuntukkan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di desa tidak masuk ke kantong pribadi oknum tertentu.

Selain itu pula diperlukan pengawasan yang ketat terkait pendistribusian dana desa mulai dari pemerintah pusat hingga ke kepala desa tersebut agar tidak ada celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi semata, diperlukan juga keterbukaan dan kejujuran dari semua pihak yang terlibat dalam program ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here