Kerjasama Kemendes dan Kejari Dalam Pengawalan Dana Desa

0
906

Dalam rangka memaksimalkan kerjasama pemgawasan dana desa dan percepatan pembangunan desa-desa terpencil, Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi telah membuat dan menandatangani MoU dengan pihak kejaksaaan, MoU itu sendiri berisi tentang pelaksanaan dan koordinasi dalam rangka memaksimalkan dan mengoptimalkan kerjasama antara kedua belah pihak dalam pengawasan dana desa.

Hal itu disampaikan pihak Kementrian Desa pada sosialisasi Pengawalan, Penyaluran, dan Pemanfaat Dana Desa yang diselenggerakan di Emeral Garden Hotel, Medan pada hari selasa 5 Maret 2019.

Sosialisasi ini sendiri dilaksanakan sebagai wujud peningkatan kerjasama antara Kemendes dan Kejaksaaan untuk pengawalan dana desa. Dengan adanya optimalisasi kerjasama ini diharapkan kedepannya program dana desa akan minim dari penyimpangan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa selama bergulirnya program dana desa ini sejak tahun 2015, diketahui beberapa kali terjadi penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum aparat desa setempat dimana dana desa yang semestinya diperuntukkkan untuk pembangunan di desa malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini tentu saja merugikan sang oknum itu sendiri karena harus berurusan dengan pengadilan dan terancam penjara, selain itu pula kasus penyelewengan ini akan menghambat proses pembangunan di desa tersebut sehingga menyimpang dari tujuan program dana desa itu sendiri.

Baca Juga  Kepala Desa Belum Terima Gaji Hingga April? Padahal Begini Seharusnya

Pihak kejaksaan sendiri siap untuk mengawal program dana desa periode tahun 2019, dimana peranan kejaksaan itu sejalan dengan semangat pada butir ketiga program pembangunan desa dan desa tertinggal.

Dengan adanya optimallisasi kerjasama antara Kemendes dan Kejaksaan ini diharapkan proses pendistribusian akan berjalan dengan tertib dan terhindar dari pemanfaatan oknum kepala daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Pihak kejaksaan sendiri menyadari bahwa berjalannya program dana desa yang bersih dapat membantu program percepatan pemerintah pusat dalam pembangunan desa-desa terpencil khususnya.

Selain itu pelaksanaan sosialiasi itu sendiri sebagai upaya strategis untuk pengamanan kebijakan dari pemerintah dalam bidang pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan tujuan agar para perangkat desa yang menjadi pengelola langsung dana desa tidak ragu untuk melaksanakan program ini untuk pembangunan di desanya.

Pihak Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi bersama pihak kejaksaaan sendiri menyadarai bahwa selama ini ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan yang dilakukan oleh para kepala desa terkait penggunaan dana desa sehingga perlunya pendampingan yang maksimal lagi yang khususnya dilakukan oleh Kementrian Desa.

Baca Juga  Apa itu SiLPA dan SILPA dan apa hubungannya dengan APBD ?

Selain itu pula perlunya juga bidang pengawasan yang maksimal dalam penyaluran dana desa mulai dari pemerintah pusat hingga ke kepala desa setempat sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir, oleh karena itu peranan pihak kejaksaaan sangat penting di bidang ini.

Selain itu juga, pihak kejaksaan juga mengubah paradigma pada bidang pengawasan dari mencari kesalahan beralih ke pengawasan dan dukungan kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa sehingga menjadi peluang bagi kejaksaan untuk menjadi mitra kepala desa dalam pembangunan desa yang menggunakan dana desa sehingga pembangunan yang dimaksud dapat berjalan sesuai dengan target.

Pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Medan itu sendiri, juga pihak Kementrian Desa, Pembanngunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi juga memberikan bantun permodalan dan dukungan pengembangan bagi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan juga program pengembangan usaha masyarakat dengan nilai mencapai 4,7 Miliar rupiah untuk wilayah kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here