Kepala Desa Didatangi Oknum Mengaku Wartawan dan LSM, Apa yang Harus Dilakukan?

Kepala Desa Didatangi Oknum Mengaku Wartawan dan LSM, Apa yang Harus Dilakukan?

Berdesa.com – Banyak kepala desa mengeluhkan kedatangan oknum yang mengaku wartawan, LSM atau Ormas yang ujung-ujungnya minta duit dengan alasan ‘transportasi ‘. Kasus ini banyak terjadi trutama di desa-desa yang berada di ruas jalur utama. Seperti yang dialami beberapa kepala desa di Kabupaten Madiun.

Sebagaimana dilansir Tribunnews.com, beberapa kepala desa di Madiun menyatakan sangat terganggu dengan kedatangan para oknum itu. Hal ini disampaikan anggota DPRD Madiun Suprapto kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Madiun beberapa waktu lalu.  “ Banyak yang mengeluh gara-gara banyak oknum yang mengaku dari LSM dan wartawan yang meminta uang dengan alasan yang mengada-ada. Intinya meminta uang untuk transport,”kata Johan.

Untuk mengatasi hal itu Suprapto menyatakan, pihaknya sedang meminta Kesbangpol untuk segera melakukan pendataan mengenai jumlah dan identitas wartawan yang bekerja di Kabupaten Madiun. Juga sekalian melakukan pendataan jumlah LSM yang ada di kabupaten ini. Data itu nantinya bakal menjadi pegangan para kepala desa agar mereka tak perlu kawatir ketika tiba-tiba didatangi para oknum.

Untuk melancarkan aksinya, biasanya oknum-oknum ini akan melakukan intimidasi dengan menyatakan mereka sedang menyelidiki suatu kasus di desa itu. Jika tidak mereka akan mengatakan sedang melakukan peliputan di daerah lain yang sedang berkasus. Mendengar kata ‘kasus’ inilah para kepala desa biasanya langsung kawatir mereka bakal menjadi sasaran. Salahsatu kepala desa di Madiun menyatakan, kedatangan oknum itu  membuat para kepala desa menjadi takut dirinya bakal terkena kasus. Padahal para Kades yang didatangi itu tetap kawatir meski mereka merasa dirinya tidak punya kasus sama sekali.

Di salahsatu desa di Kecamatan Dlingo, bantul, Yogyakarta, pernah ada serombongan orang yang mengaku mereka adalah rombongan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menyelidiki kasus penyelewengan dana. Si kepala desa yang didatangi merasa bingung dengan kedatangan rombongan ini secara tiba-tiba. Padahal dirinya merasa tidak punya masalah selama ini.

Lalu salahsatu anggota rombongan menjelaskan jika si kepala desa tidak menyetorkan sejumlah dana maka dirinya bakal terkena kasus. Karena tidak mau kena masalah yang tidak dipahaminya akhirnya di kepala desa merelakan dirinya menyerahkan sejumlah dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Setelah rombongan pergi barulah si kepala desa mencari informasi siapa sebenarnya rombongan yang baru saja datang ke kantor desanya. Hasilnya? Orang-orang itu ternyata sama sekali bukan orang KPK sebagaimana mereka memperkenalkan diri.

Untungnya si kepala desa yang didatangi tadi sudah mengantungi nama dan alamat si oknum dan segera memproses kasus itu dengan meminta uangnya kembali. “ Alhamdulillah uangnya kembali karena jika tidak, saya akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan mereka ketakutan,” katanya kepada Berdesa.com. Lalu apa yang harus dilakukan para kepala desa jika mennghadapi rombongan seperti itu?

Selain mengantungi informasi mengenai media massa apa saja yang ada di daerah itu sebagaimana dilakukan Kesbangpol Madiun, para kepala desa juga tidak perlu kawatir. Wartawan profesinal seharusnya tidak boleh meminta atau menerima imbalan dari narasumber ketika melakukan peliputan. Apalagi mengancam orang tanpa kejelasan masalah seperti yang dilakukan oknum-oknum ini. Jika tindakan mereka termasuk ancaman maka narasumber yang dirugikan bisa membawa kasus itu ke ranah hukum dan bakal ada pasal yang menjerat mereka.

Kedua, selalu catat nama, nama perusahaan media atau LSM yang mereka sebut sebagai tempat kerjanya lengkap dengan alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi baik nomor personal so oknum maupun nama institusi atau perusahaan medianya. Jika mengaku media, suruh mereka menunjukkan eksistensi medianya, jika media cetak seperti apa dan jika media online dimana alamat medianya.

Dengan cara itu maka mereka akan gampang ketahuan jika ternyata mereka ternyata berbohong atau hanya mengaku-ngaku alias gadungan dan itu sudah termasuk delik hukum. Dengan mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi maka bakal mudah pula melacak para oknum itu beserta institusinya. Soalnya, media yang professional tidak akan pernah mengijinkan wartawannya berlaku jahat pada siapapun apalagi meminta uang.

Ketiga, wartawan adalah pekerjaan professional yang memiliki aturan ketenagakerjaan sebagaimana pekerjaan professional lainnya. Maka seharusnya wartawan sudah mendapatkan gaji dan berbagai biaya penunjang pekerjaannya sehingga tidak ada narasumber yang disuruh membayar karena liputan adalah tugas utama wartawan.  Maka Kepala Desa tidak perlu memberikan uang seperti yang mereka minta. Soalnya, bagi para jurnalis dan pegiat LSM, perilaku oknum seperti itu sangat merugikan kredibilitas mereka sebagai pekerja profesional.  Jadi, jangan lagi memberi uang pada oknum-oknum seperti itu.

Fakta seperti ini sebenarnya juga banyak terjadi di berbagai desa yang lain. Hanya saja mereka tidak mau melaporkannya karena kawatir terjadi hal-ha yang malah menyulitkan para kepala desa itu. (aryadji/berdesa/dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*