Kepala Desa Belum Terima Gaji Hingga April? Padahal Begini Seharusnya

0
479

BERDESA.COM – Banyak kepala desa mengeluh tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan hingga April tahun anggaran berjalan. Kok bisa? Coba cermati lagi Permendagri 113/2014 Pasal 26 ayat (2) : Pasal 26, disana disebutkan bahwa pengeluaran yang tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional maka bisa dicairkan hanya dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa alias Perkades.

Dalam Permendagri 113/2014 Pasal 26 ayat (2) Pasal 26 disebutkan: (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Jadi, keluhan itu tak perlu terjadi karena menurut aturan itu berarti Kepala Desa tetap bisa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangannya secara rutin, sesuai isi ayat 2 poin kedua.

Maka jelaslah, keresahan yang menimpa sebagian kepala desa itu sesungguhnya hanya masalah ketidakpahaman memaknai aturan pemerintah yang sudah ditetapkan jauh hari. Jika Anda seorang kepala desa maka memahami aturan adalah salahsatu yang kemampuan yang harus Anda miliki. Soalnya, seluruh tugas dan wewenang Anda telah diikat dalam aturan-aturan yang jelas dan berkekuatan hukum. Salahsatunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memiliki wewenang mengatur urusan struktur kerja pemerintahan dari pusat hingga daerah bahkan desa. Termasuk atura mengenai urusan penghasilan dan tunjangan yang didapatkan kepala desa.

Baca Juga  Inilah Jumlah Tanaga Kerja Asing di Indonesia Serta Jenis Pekerjaan yang Mereka Lakukan

Akibat dari ketidakpahaman ini, sebagian kepala desa ‘tidak berani’ membuat keputusan dan memilih untuk meunggu hingga April datang. Kondisi ini tentu saja membuat pusing tujuh keliling para kepala desa. Soalnya, kebutuhan hidup seorang kepala desa jauh lebih besar dibanding warga biasa. Selain kebutuhan dasar untuk keluarga seperti pangan, sandang dan papan, kepala desa juga harus selalu siap untuk datang pada perhelatan warga, acara warga hingga datang untuk melayat setiap warga yang meninggal sebisa mungkin. Ini belum termasuk acara di kabupaten dan  berbagai acara formal yang wajib diikuti.

Tetapi keresahan kepala desa dan para perangkatnya pada kasus seperti ini bukan cerita baru. Sejak program dana desa bergulir dan desa mendapatkan pengawasan ketat mengenai penggunaan dana desa, sebagian kepala desa menjadi ciut nyali dalam membuat keputusan dan menagmbil langkah penggunaan dana desa. Soalnya, jika melenceng dari aturan main yang ditetapkan, masuk bui adaah ganjarannya. Sudah berderet-deret daftar nama kepala desa yang terpaksa harus berurusan dengan meja hijau dan bahkan berakhir di balik jeruji besi garagara gegabah membuat keputusan penggunaan dana desa.

Baca Juga  Pertukaran Kepala Desa Indonesia-Malaysia Sedang Dijajaki

Fakta sepanjang 2017 lalu menunjukkan, tak sampai setahun saja sudah masuk 10 ribu aduan dugaan penyalahgunaan dana yang dilakukan kepala desa. Pengaduan ini masuk ke Sagas Dana Desa yang memang dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah dugaan penyalahgunaan dana desa. Dari sekian ribu kasus itu sebagian terbukti melakukan korupsi dana desa dan berakhir di penjara. Tetapi sebagian besar pengaduan melayang karena kepala desa tidak memahami aturan penggunaan dana desa.

Masalah rumitnya aturan ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo sampai mengeluarkan perintah khusus agar sistem pelaporan mengenai dana desa dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi esensi dan aspek legalitas agar pada kepala desa tidak perlu pening kepala menyelesaikan laporannya demi pengucuran dana. Bagiamana dengan desa Anda? (adji/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here