Kenapa Pengurus BUMDes Banyak yang Rangkap Jabatan?

0
623

Berdesa.com – Kenapa masalah rangkap jabatan pengurus BUMDes menjadi topik hangat ? Karena salahsatu hambatan besar BUMDes mengembang adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa. Saking minimnya seringkali SDM yang dianggap unggul harus rela merangkap jabatan atau beberapa tugas sekaligus. Bagaimana dengan pengurus BUMDes. Masalahnya, bolehkah  pengurus BUMDes rangkap jabatan ?

Sebenarnya tidak ada aturan yang menjelaskan boleh atau tidaknya pengurus BUMDes merangkap jabatan atau pekerjaan lain. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa juga tidak disebutkan mengenai larangan pengurus BUMDes merangkap jabatan dengan posisi lain dalam struktur pemerintahan.

Sebaliknya, pada persyaratan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya disebutkan anggota BPD tidak boleh dijabat oleh kepala desa. Anggota BPD juga tidak boleh dijabat oleh orang yang mengerjakan proyek desa. Nah, dalam kontek ini BUMDes adalah lembaga pelaksana proyek atau program desa, maka pengurus BPD memang tidak boleh dilakukan pengurus BUMDes.

Baca Juga  Pra Musdes Pembentukan BUMDesa Sambirejo Kecamatan Prambanan

Mengenai syarat menjadi pengurus BUMDes sendiri, hanya ada beberapa syarat yang lebih bersifat umum yakni :

  1. Masyarakat desa yang berjiwa wirausaha
  2. Berdomisili dan dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun
  3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa
  4. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat

Meski terkesan simple dan hanya memuat persyaratan umum tetapi pada praktiknya tidak mudah mendapatkan SDM dengan kualifikasi unggul dalam hal mengurus usaha di desa. Bukan hanya karena minimnya wirausahawan di desa melainkan karena BUMDes sangat berkait dengan berbagai kewajiban organisasi dan administrasi karena merupakan bagian dari pemerintahan desa.

Di lain sisi, sebagian besar desa belum memiliki cukup pengalaman mengelola BUMDes sehingga banyak warga desa yang ragu apakah BUMDes bisa menjadi sandaran hidup secara ekonomis. Karenanya, banyak desa menempatkan orang yang telah memiliki pekerjaan utama sebagai pengurus BUMDes karena BUMDes belum bisa menjamin income yang memadai bagi para pegiatnya. Dengan begitu BUMDes perangkat desa tidak akan terlalu kawatir mengenai bagaimana harus memberi gaji para pegiat BUMDes.

Baca Juga  Dicari BUMDES Dengan Unit Usaha Listrik Desa

Keterbatasan SDM yang bersedia membangun BUMDes juga terbatas karena anak-anak muda dengan pendidikan tinggi juga belum memiliki ketertarikan tinggi pada BUMDes karena BUMDes belum dianggap menjanjikan secara income. Di lain sisi perangkat desa juga harus menciptakan sistem rekruitmen yang memadai untuk mendapatkan SDM pengelola BUMDes. Soalnya, kalau sampai ada kesalahan pada manajemen akibat human error atau missmanajemen, perangkat desa juga bakal kena.

Itulah dilema yang dihadapi desa sehingga salahsatu alternatef paling realistis menurut mereka adalah, memasang pengurus dan pelaksana teknis BUMDes dengan orang-orang yang memiliki kegiatan lainnya. Bagaimana dengan BUMDesa Anda?(aryadji/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here