Kementerian Desa Surati Perbup yang Tak Pro Desa

Kementerian Desa Surati Perbup yang Tak Pro Desa

Berdesa.com –  Meski pemerintah pusat sosialisasi besar-besaran mengenai posisi desa yang kini memiliki kewenangan sendiri mengelola potensinya tetapi tetap saja banyak pemerintah kabupaten yang melangkahi kewenangan desa dan tetap menerapkan peraturan yang tidak sesuai dengan semangat UU Desa.

Baru-baru ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyurati lima Kepala Daerah yang belum mendukung semangat Undang-Undang Desa di dalam Peraturan Bupati (Perbup). Sejumlah Perbup itu malah mengharuskan dana desa digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat kemandirian desa.

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Ahmad Erani Yustika, saat pertemuan dengan Komite I DPD RI, di Jakarta, Selasa mengatakan, pihaknya sudah menyurati lima kepala daerah terkait dengan masalah ini. “Misalnya, Perbup mengharuskan dana desa untuk membangun kantor desa, pagar desa, hingga seragam perangkat desa. Padahal itu bukan kebutuhan mendasar dari pada masyarakat desa,” ungkap Ahmad Erani.

Dijelaskan Erani, salahsatu semangat UU Desa adalah adanya kewenangan lokal yakni kewenangan yang dimiliki desa untuk membangun kesejahteraannya sendiri. Keputusan mengenai apa saja langkah yang diambil sebuah desa adalah rumusan hasil musyawarah desa yang menjadi forum tertinggi dalam menentukan arah yang akan ditempuh sebuah desa. Musyawarah desa adalah kristalisasi kehendak seluruh warga desa mengenai arah dan tujuan yang ingin mereka capai untuk desa mereka. Inilah salahsatu yang disebut sebagai kewenangan lokal.

Tetapi meski hal itu sudah dijelaskkan dalam UU Desa dan didiskusikan dalam berbagai forum tetap saja sebagian institusi di atas desa masih menggunakan paradigma lama dalam menjalankan fungsinya. Desa masih saja dianggap sebagai sub-ordinat yang harus melaksanakan program dari atas. Cara pandang yang belum Pro Desa itulah yang kini sedang disurati Kementerian Desa.

Kementerian Desa PDTT sendiri telah menetapkan empat program prioritas bagi seluruh desa di Indonesia. Empat program itu dirancang sebagai pondasi desa membangun kesejahteraan berbasis kekuatan potensi desa. Pelaksana Tugas Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Taufik Madjid, keempat program itu disusun dengan berdasar apa yang diamanatkan UU desa yakni memajukan, memandirikan, dan mensejahterakan masyarakat Desa.

“Saya yakin produk unggulan kawasan Perdesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembuatan embung, hingga pembuatan sarana olahraga desa mampu memberikan efek nyata bagi kesejahteraan desa,” ujar Taufik. Pembuatan embung menjadi salah satu program prioritas karena selama ini pengembangan produksi pertanian terhambat oleh minimnya sumber air.Maka embung sebagai penampung air di setiap desa diyakini akan meningkatkan kapasitas produk pertanian di pedesaan. (adji/berdesa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*