Ingat Bupati Tidak Boleh Campuri Urusan Dana Desa

0
2175

Berdesa.com – Meski sebagian kepala desa adalah berpendidian rendah tapi jangan salah urusan pemanfaatan dana desa itu mutlak wewenang desa melalui Musyawarah Desa. Jangan Bupati, bahkan setingkat menteri pun tidak boleh campur tangan keputusan Musyawarah Desa ini. Wewenang desa dalam penggunaan dana desa ini telah dijamin oleh UU Desa.

Ha ini ditegaskan kembali oleh Irjen Kemendes Ahmad Erani Yustika dalam sebuah forum di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dalam forum itu terungkap, wewenang desa yang sangat kuat ini memang tak gampang diterima oleh struktur di atas desa yang selama ini merasa aling berhak mengatur desa. Sehingga pernah Kemendes sampai harus mengirimkan surat menegur bupati seorang bupati yang meminta seluruh kepala desa membeli laptop beberapa waktu lalu. Di lain sisi, kuatnya wewenang ini harus disikapi dengan cepat dan percaya diri oleh para kepala desa soalnya maju mundurnya desa melalui dana desa kini berada di tangan mereka.

Fakta besarnya wewenang desa dalam pembelanjaan dana desa bukan mudah diterima struktur di atas desa terutama bupati. Soalnya, selama bertahun-tahun sebelum UU Desa lahir, desa dianggap sebagai obyek saja dan lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana kebijakan struktur di atasnya.

Baca Juga  Kemendes Luncurkan Aplikasi Multi Media ‘Desa Kini’

Hal itu berubah total sejak lahirnya UU Desa 2014 lalu. Desa memiliki hak Subsidiaritas dan Rekognisi yang berarti berhak memanfaatkan asset dan potensi yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sebagai modal meningkatkan kesejahteraannya. Bukan itu saja, proses desa membangun (berbeda dengan ‘membangun desa’) juga mempersyaratkan pemanfaatan Sumber Daya yang ada didesa seutuhnya untuk menjalankan program pembangunan. Salahsatunya berupa, larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar desa untuk melaksanakan program pembagunan desa.

Aturan ini memang tidak mudah dilakukan bagi desa-desa yang mengalami keterbatasan sumber daya. Maklum, sebagian desa selama ini sudah terlanjur biasa menggunakan jasa kontraktor dari luar desanya. Tapi kini aturan itu sudah berlaku. Maka desa mau tak mau harus menggunakan kapasitas dirinya untuk menjalankan program pembangunannya sendiri. Bagaimana jika desa kekurangan SDM yang memadai dalam melaksanakan program pembangunannya?

Maka perangkat desa terutama para pengurus BUMDes yang menjadi lokomotif ekonomi desa bisa melakukan pelatihan-pelatihan untuk memperdalam kapasitas manajemennya terutama dalam bidang ekonomi dan keorganisasian sosial melalui berbagai program pelatihan yang saat ini banyak digelar oleh lembaga pemerintah maupun lebaga non pemerintah. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas para perangkat desa agar SDM mereka meningkat sehingga memiliki kemampuan mengelola asset dan potensinya membangun kesejahteraan desa.

Baca Juga  Berapa Sih Modal Awal Bisnis Counter?

Diharapkan tahun 2018 ini kapasitas perangkat desa dan para pengelola BUMDes meningkat sehingga menjadi siap menerima kucuran dana 2019 yang rencananya bakal sebesar Rp. 120 trilliun alias dua kali lebih besar dari 2018 yang berjumlah Rp. 60 triliun. (aryadji/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here