Dana Desa Rawan Korupsi, Bagaimana Cara Mengawasinya?

Dana Desa Rawan Korupsi, Bagaimana Cara Mengawasinya?

BERDESA.COM – Besarnya nilai dana desa yang bakal dikucurkan pemerintah sangat rawan penyelewengan. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Untuk menutupi penyalahgunaan dana desa Rp. 100 juta, terbongkarlah rencana menutup kasus dengan menyuap Rp. 250 juta Kepala Kejaksaan Negeri di sana.  Akibatnya, tiga pejabat di Kabupaten Pamekasan diringkus Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) 2 Agustus 2017 lalu, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), juga Kepala Desa Dasok, tempat kasus ini muncul.

Mereka yang dicokok KPK Adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo dan Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi. Keempatnya digelandang KPK berkaitan dengan suap atas dugaan penghentian penyelidikan kasus korupsi dana desa Dasok senilai Rp. 100 juta.

Dari data yang dihimpun Berdesa.com, dugaan suap kasus itu terjadi ketika Kejaksaan Negeri Pamekasan sedang melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan dana desa Rp. 100 juta. Kepala Desa Dasok yang ketakutan lalu berusaha menemui beberapa orang penting di Kabupaten dan Kejaksaan Negeri agar menghentikan penyelidikan dugaan korupsi itu karena selain bakal menyeret si kepala desa ke balik jeruji juga bakal menciptakan ‘keributan’ di antara desa-desa lain.

Rupanya, Kepala Kejaksaan Negeri meminta uang Rp. 250 juta untuk menghentikan kasus itu. Padahal itu adalah kasus dugaan korupsi dengan nilai Rp. 100 juta. Ironis lagi, dengan alasan agar desa-desa lain ‘tidak ribut’, Bupati sampai terlibat kasus suap. Sekarang ini kasus ini sedang diproses hukum.

Bukan hanya beberapa orang yang terlibat kasus itu yang sekarang ‘bermasalah’. Kasus OTT KPK di Pamekasan juga sebuah fakta yang menggambarkan betapa lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Padahal, dana desa tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun lalu dan desa mendapatkan hak yang sangat besar untuk mengelola sendiri dana itu. Kasus Pamekasan membuat semua pihak berkerut kening dan kini sangat menyorot mengenai lemahnya pengawasan dana desa. KPK juga telah menyataan proses pengawasan dana desa harus diperbaiki karena kerawanannya.

Bagaimana Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana Desa di tingkat desa?

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Beberapa dasar hukum yang menjelaskan peran pengawasan BPD terhadap dana desa adalah:

  1. Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah:
  2. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
  3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
  4. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Poin ‘c’ mengenai pengawasan kinerja kepala desa inilah salahsatu titik masuk BPD mengawasi penggunaan dana desa.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa pada Pasal 48 yang menyebutkan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya kepala desa meliouti:
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota.
  3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabaran pada bupati/walikota.
  4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertuis pada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pada Pasal 51 PP yang sama disebutkan:

  1. Kepala desa menyampaikan laporan ketarangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
  2. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaiana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuar pelaksanaan peraturan desa
  3. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam yat (1) digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Maka jelas dalam pasal-pasal ini BPD memiliki fungsi pengawasan yang tidak bisa dihindari oleh kepala desa. Jika ada kepala desa yang berkilah tidak mau membuka data pada BPD maka itu berarti sudah tidak sesuai dengan pasal-pasal di atas.

Maka BPD dan warga desa adalah para pengawas BPD yang paling efektif. Selain melihat langsung bagaimana program kerja pemerintahan desa berjalan, BPD juga mendapat laporan secara tertulis sehingga bisa melakukan ‘checking and balancing’ antara rencana penganggaran, durasi yang dibutuhkan sebuah proyek dan hasil yang dicapai desa. Apakah sudah sesuai?

Desa memang sedang menjadi sorotan karena besarnya dana yang bakal mereka peroleh tiga tahun belakangan. Di satu sisi itu adalah peluang besar bagi desa membangun dirinya untuk mensejahterakan warga. Tetapi di sisi lain itu adalah sebuah tantangan besar, mampukah dana itu diperuntukkan sesuai dengan visi besar pemerintah yakni membangun kesejahteraan desa. Tanpa pengawasan yang jelas, sangat mungkin dana desa hanya menjadi ‘bancakan’ kepala desa dan perangkat dan elit desa saja. Agar peristiwa Pamekasan tidak perlu terjadi lagi di desa-desa lain di Indonesia.(aryadji/berdesa/dari berbagai sumber)

Foto: Metrotvnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*