Dana Desa: Mendongkrak Pelambatan Ekonomi dari Desa

0
934
dana desa
foto: wikidpr

Oleh: Borni Kurniawan

BERDESA.COM – Belum lama ini Badan Pusat Statistik (PBS) mengumumkan pelambatan ekonomi nasional. Diukur dari realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II tahun ini terkonfirmasi hanya tumbuh 4,67 persen. Padahal pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 4,72 persen. Menurut teori ekonomi, konon salah satu penyebab pelambatan ini karena belanja pemerintah yang masih rendah. Artinya, daya serap anggaran publik masih belum maksimal. Belanja publik tersebut, sudah barang tentu tak terkecualikan Dana Desa (DD). Ya, Dana Desa adalah satu komponen klausul dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mencerminkan janji negara kepada desa. Sedikit menyitir UU Desa tersebut, negara ini mengakui (recognize) desa sebagai entitas negara bangsa Indonesia yang memiliki peran penting atas berdiri tegaknya NKRI dari berbagai aspek, sosial, politik, budaya maupun ekonomi.

Dalam hal ekonomi desa mempunyai posisi strategis sebagai penyangga ekonomi nasional. Simak saja pengalaman krisis moneter tahun 1997-1998. Ekonomi makro mengalami depresiasi hebat bahkan hingga menyebabkan aksi penjualan aset negara. Tapi ekonomi desa yang digerakan rakyat kecil tetap tegar berdiri. Pantaslah kiranya bahwa pelambatan ekonomi akhir-akhir ini bukan tidak mungkin disebabkan melemahnya produktivitas ekonomi pelaku ekonomi di level makro. Buktinya, pelambatan ekonomi saat ini berdampak pada melemahnya nilai kredit industri perbankan. Lagi-lagi menurut BPS, per Juli 2015, dalam satu tahun pertumbuhan kredit perbankan hanya 10,2 persen atau senilai Rp3.863,9 triliun. Padahal pada bulan sebelumnya, kredit pebankan tumbuh 10,3.

Baca Juga  Destinasi Desa Agro Wisata Pujon Kidul Malang

Meski secara statistik BPS tidak merilis dampak pelambatan ekonomi nasional terhadap pertumbuhan ekonomi mikro di pedesaan, secara kualitatif bisa kita saksikan kalau mereka tetap berpoduksi. Pabrik-pabrik genteng di Kebumen, Pejagoan dan sekitarnya masih ngobong batu bata dan genteng, masyarakat desa-desa di kecamatan Petanahan masih tetap nglambar (menganyam bahan dasar caping bambu), perajin anyaman pandan di Sruweng juga bersuka cita memenuhi kebutuhan complong (bahan setengah jadi kerajinan pandan), dan perajin kerajinan sabut kelapa di Rantewringin Bulus Pesantren juga masih menerima order. Mereka tidak cengeng seperti para pelaku ekonomi yang telah bertengger di jajaran pelaku ekonomi pasar bermodal besar (borjuis nasional/bornas).

Memang secara teoritik pelaku ekonomi di desa terkena dampak pelambatan ekonomi yang disebabkan oleh pembelanjaan anggaran publik yang rendah. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu para juragan genteng di Kebumen misalnya di desa Logede, Kedawung, Kuwayuhan, Giwangretno dan sekitarnya melakukan aksi jual murah. Genteng yang sebelumnya dipatok dengan harga Rp1.250 s/d Rp1.400 dijual dengan harga Rp1000 s/d Rp1200. Mengapa mereka lakukan, tidak lain karena musim proyek mereka tunggu-tunggu tak kunjung tiba. Pemerintah sebagai pemegang mandat anggaran dan belanja publik terlambat membelanjakan sehingga tender-tender proyek yang membutuhkan material bangunan batu bata dan genteng pun mengalami kemunduran. Sementara proses produksi harus terus jalan, para juragan genteng membutuhkan uang untuk membayar tenaga kerja. Karena order dari para pengembang ataupun pengusaha jasa konstruksi tak kunjung datang, mau tidak mau aksi jual murah pun mereka lakukan.

Baca Juga  Cara Desa ‘Memungut’ Uang dari Warga Secara Sah

Lalu apa hubungannya Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi desa. tadi sudah diketahui bahwa belanja anggaran pemerintah akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di suatu negara. Maka dengan demikian Dana Desa yang nanti akan mengalir ke desa sudah barang tentu akan membentuk postur gairah ekonomi desa. Kondisi yang dialami para juragan genteng di Kebumen di atas Karen berkaitan dengan ketergantungan pelaku ekonomi dengan anggaran belanja di Kabupaten. Nah, UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjamin keuangan yang secara khusus diambilkan dari APBN dengan nama Dana Desa tersebut. Pemerintah bersama warganya diberikan kewenangan untuk menentukan kemana Dana Desa itu akan dibelanjakan. Ya, meski ada pembatasan oleh pemerintash, misalnya Dana Desa hanya boleh dibelanjakan 30 persennya untuk biaya operasional pemerintah desa dan 70 persennya untuk membiayai program pembangunan desa. Terlepas dari pembatasan ini, desa tetap memiliki ruang diskresi pembelanjaan agar ekonomi desa tetap bergerak dinamis dan kesejahteraan penduduk meningkat.

Agustus tahun 2015 ini, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menurut informasinya telah selesai menyalurkan Dana Desa termin pertama ke seluruh kabupaten yang ada. Maka, ayo disambut dengan suka cita karena hak desa benar-benar dipenuhi. Bersuka cita di sini dapat diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi berikut. Pertama, memastikan program-program prioritas pembangunan desa dalam RPJMDesa, RKP Desa sampai dengan APBDes mendukung tumbuhnya kedaulatan ekonomi desa. Dari pada terjerat rentenir, pelaku ekonomi di desa, terutama mereka yang belum bankable bisa ditolong permodalannya dari APBDesa. Kedua, optimalisasi dan difersifikasi keunggulan ekonomi kompetitif yang dimiliki desa secara berkelanjutan sehingga mampu bersaing dengan komoditas ekonomi antarwilayah. Ketiga, memperkuat jejaring ekonomi lokal baik di sektor jasa maupun manufaktur yang saling mebesarkan, bukan saling membangun kampium ekonomi secara monopolistik maupun oligopolistik. Jadi, Dana Desa pada hakikatnya mengandung makna dan visi penguatan ekonomi desa, bukan semata-mata bagi-bagi duit ke desa.

Baca Juga  Jurus Pendamping Desa

Baca juga : BUMDesa Bisa Membangun Desa Dengan Swadesa

BUMDesa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here