Butuh Momen dan Aktor dalam Mendirikan BUMDesa

0
246

 BERDESA.COM – Meski sudah dipersentai UU NO. 6/ 2014 tentang Desa ditambah amunisi Permendesa No. 4/2015 tetapi wacana pendirian BUMDesa bagi sebagian pemerintahan desa masih belum gamblang. Benarkah desa saya membutuhkan BUMDesa. Jika iya, bergerak pada bidang apa?

Beberapa desa beruntung mendapatkan momen untuk menjadi titik lompat pendirian BUMDesa. Seperti Desa Gumelar di Kecamatan Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah. Menyabet gelar Juara I Lomba Desa se-Jawa Tengah membuat perangkat desa dan warga desa ini terdorong semangatnya sehingga dengan cepat melahirkan BUMDesanya. Meski begitu, prosesnya tetap tak segampang membalik tangan.

Salahsatu pengurus BUMDesa Gumelar Guno Purtopo menjelaskan, greget mendirikan BUMDesa di kampungnya dipicu kemenangan mereka menjadi Juara Desa. “ Jadi demangat juara membuat masyarakat lebih mudah dikonsolidasi. Pemerintahan desa dan tokoh masyarakat lalu berkumpul dan sepakat mendirikan badan usaha,” katanya kepada Berdesa.

Dengan demokratis pemerintah desa mempersilakan kelompok-kelompok masyarakat menyodorkan usulan mereka mengenai unit usaha yang akan dijadikan badan usaha. “ Ada banyak yang mengajukan lalu kami menggelar semacam presentasi di hadapan pertemuan desa yang diwakili para tokoh. Akhirnya kami memilih mendirikan pabrik pengolahan tapioka tahap akhir,” katanya.

Baca Juga  Desa Harus Genjot Program Pemberdayaan Masyarakat, Siapkah?

Fabrikasi tapioka dipilih karena sebagian besar warga di desa ini memang pembuat tepung tapioka. Kedua, kehadiran BUMDesa bermaksud memangkas angka pengangguran di desa itu. Bermodal sekitar Rp 400 juta, berdirilah fabrikasi tapioka di Gumelar. “ Tetapi pabrik ini hanya mengelola bahan dari warga yang belum sempurna lalu kita oleh, kita haluskan sehingga memiliki nilai lebih ketika dijual di pasaran umum,” ujar Guno. Selama ini warga menjual tapioka-nya dalam bentuk masih kasar dan belum siap diolah.

Kehadiran pabrikan penghalus tapioka membuat produk sebagian warga menjadi bernilai lebih dijual di pasar kini. “ Baru beberapa bulan dan kapasitasnya masih terus ditingkatkan. Fabrikasi kami baru bisa mengolah empat ton per hari. Sementara total produksi tapioka warga bisa mencapai 150 ton per hari,” kata Guno.

Membangun perusahaan layanan sosial adalah pilihan yang banyak dilakukan. Seperti Desa Pandowoharjo, Kecamatan Seleman, Kabupaten Sleman. Letaknya yang dekat dengan keramaian kota membuat desa ini harus berperang dengan sampah. BUMDesa menjadikan pengelolaan sampah sebagai unit usaha pertama yang mereka tangani. Selain tanggungjawab desa membangun lingkungan pemukiman yang bersih, di desa ini juga belum ada pengelola sampah swasta. Hasilnya?

Baca Juga  Keberhasilan BUMDesa Bukan dari Rupiah Saja

“ Sejak bulan pertama pengelolaan sampah kami sudah menghasilkan pendapatan untuk biaya operasional,” kata Agus Setyanta, Direktur BUMDesa Pandowoharjo. Desa yang juga disebut sebagai desa wisata karena memiliki Dusun Brayut yang kondang sebagai wisata desa itu kini bersiap melahirkan unit-unit usaha bekerjasama dengan pihak ketiga.

Agus menjelaskan, sejak awal berdiri BUMDesa Amarta, nama BUMDesa-nya, berkomitmen untuk menjalankan bisnis sosial. “ sehingga tidak perlu ada suara sumbang dari warga misalnya kawatir ladang usaha mereka direbut BUMDesa dan sebagainya,” ujar Agus. Tetapi membuat BUMDesa-nya dipercaya warga juga bukan proses gampang. “ Kami terus melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan warga desa mengenai kekuatan UU NO. 6 Tentang Desa yang menjadi dasar hukum BUMDesa. “ Bagaimanapun BUMDesa adalah hal baru, jadi sosialisasi harus terus dilakukan,” kata Agus.

Tetapi tak semua desa bisa lancar membangun BUMDesa-nya. Agus mengungkapkan, dirinya sering diundang ke desa-desa lain untuk membantu menjelaskan bagaimana proses melahirkan BUMDesa.” Ada banyak desa yang masih bingung bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malah ada pula desa yang sudah mendirikan BUMDesa tetapi hancur lebur karena malah dikuasai segelintir orang untuk memperlancar usahanya sendiri. Akibatnya warga kehilangan kepercayaan ketika mau membangun kembali BUMDesa-nya,” ujar Agus.

Baca Juga  Political Will Untuk Memajukan BUM-Desa

Salahsatu kendala yang dialami desa-desa pada umumnya, jelas Agus, adalah karena tidak ada orang atau aktor yang mampu menggerakkan isu pentingnya mendirikan BUMDesa. “ Soalnya aktor itu haruslah paham mengenai apa itu BUMDesa, UU Desa sekaligus memiliki kemampuan mendidik warga atau peangkat desa,” kata dia. Celakanya, para perangkat desa di desa-desa itu tak kunjung paham dan tergerak melahirkan BUMDesa-nya. “ Sebagian besar perangkat desa masih belum memahami konsepsi BUMDesa sehingga mereka ragu dan tidak berani melangkah,” jelas Agus.

Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian antara Kepala Desa dengan BPD desa itu. “ Bagaimanapun kelahiran BUMDesa harus melalui kesepakatan Kepala Desa dan BPD, maka keduanya harus mendapatkan pemahaman lebih dulu,” kata Agus. Soal lainnya, penganggaran BUMDesa harus pula melalui persetujuan BPD.(aryadji/berdesa)

Foto: www.gpswisataindonesia.blogspot.com

Baca juga: Banyak Perangkat Desa Belum Paham Kuatnya UU Desa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here