BUMDesa Tak Boleh Jadi Lembaga Kepentingan Elit Desa

0
831

BERDESA.COM – Banyaknya BUMDesa yang berdiri dan dijalankan orang-orang dekat kepala desa menjadi salahsatu konflik yang membuat BUMDesa kehilangan dukungan sosial. Buntunya, usaha yang dibangun lembaga ini oleng bahkan seringkali ambruk dalam hitungan bulan saja.

Dari data yang dikumpulkan Berdesa.com, para kepala desa memilih orang-orang dekatnya karena mereka kesulitan mendapatkan SDM yang dianggap memadai. Pemahaman konsepsi BUMDesa yang belum komprehensif membuat mereka memilih orang yang lebih mudah diajak konsolidasi dan biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang dekat.

Pada beberapa kasus cara seperti ini memudahkan kepala desa mudah melakukan koordinasi dalam menjalankan proses kelahiran BUMDesa di desanya. Tetapi pada kasus lain cara ini menciptakan konflik kepentingan karena kedekatan personal keduanya sangat mungkin menciptakan sebuah kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan orang-orang dekat itu.

Jika kepentingan kelompok yang tercipta sudah pasti konflik muncul. BUMDesa yang digadang menjadi lembaga pemberdaya desa akhirnya hanya menjadi lembaga yang dikuasai sekelompok elit desa dan ini bisa memicu ketidakpercayaan publik pada pemerintahan desa. Soalnya BUMDesa gagal menciptakan ruang partisipasi bagi warganya.

Baca Juga  Ini Musabab Pendirian BUMDesa Berjalan Alot

Karenanya prosedur pembentukan BUMDesa menjadi proses yang sangat penting. Sosialisasi yang menyeluruh pada seluruh warga bukan hanya sekedar pemberitahuan saja melainkan mengajak warga untuk menyumbangkan kemampuan SDM mereka membangun BUMDesa dengan turut terlibat dalam proses organisasi manajemen.

Keterwakilan warga bukan masalah sepela. Jika BUMDesa berisi orang-orang dekat kekuasaan desa, dipastikan kontrol terhadap proses kerja BUMDesa menjadi sulit dilakukan. Celakanya, bahkan meski kemudian BUMDesa terbukti gagal dan ambruk karena pengelolaan yang salah, warga desa kadang tidak cukup berani memberikan kritik. Kekuatan elit desa pada sebagian desa yang masih mengedepankan feodalisme, jauh lebih kuat daripada suara warga yang jumlahny sangat besar sekalipun. Kondisi politik desa seperti itu jelas sangat tidak demokratis.

Sebaliknya, konflik apapun yang terjadi dalam proses perjalanan BUMDesa jangan pula terperosok menjadi konflik politik yang berlarut-larut. BUMDesa adalah lembaga usaha dan bukan lembaga politik. Pada urusan bisnis, sebuah toko yang tidak konsisten membuka dirinya saja bakal ditinggalkan pembeli, apalagi jika toko itu terjerat masalah manajemen karena ketidakmampuan orang-orang mengelolanya. Maka jelas, partisipasi warga dalam prose skelahiran dan pengembangan BUMDesa menjadi agenda yang harus dijalankan semua dea.(aryadjihs/berdesa)

Baca Juga  Mbangun Deso

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here