BUMDesa: Ruang Apresiasi Untuk Menggairahkan Ekonomi dan Mengentaskan Kemiskinan Desa

BUMDesa: Ruang Apresiasi Untuk Menggairahkan Ekonomi dan Mengentaskan Kemiskinan Desa

Oleh: Farid Hadi Jelivan

BERDESA.COM – Apakah lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mampu membawa perubahan desa menjadi lebih sejahtera dan mandiri? Pertanyaan tersebut sering muncul baik di media formal, media sosial, maupun di dalam diskusi-diskusi mengenai substansi UU Desa. Kalau iya, mengapa bisa demikian? Bagaimana caranya? Dan apa saja syaratnya?

Rupanya keraguan tersebut masih menggelayuti benak kita sebelum semua itu terbukti. Harapan tersebut masuk akal mengingat selama ini desa belum pernah sejahtera. Sekitar 2/3 bagian kemiskinan nasional disumbang oleh desa. Demikian pula kemiskinan kota konon tidak terlepas dari kemiskinan desa mengingat urbanisasi yang tinggi selama ini. Dua puluh tahun lalu hanya sepertiga penduduk yang tinggal di kota, sekarang sudah separuh lebih penduduk yang tinggal di kota. Namun demikian kemiskinan desa tetap relative lebih tinggi dari pada Kota. Hasrat perpindahan penduduk ke kota tidak akan menurun kecuali ada harapan baru di desa.

Bumdesa berdesa

Data di atas membandingkan kondisi kemiskinan desa dan kota. Selama satu dasawarsa kemiskinan desa selalu di atas kemiskinan kota.

 

Disamping kemiskinan, Negara ini juga mengalami kesenjangan yang tinggi. Disparitas ekonomi yang tinggi tersebut ditunjukkan oleh rasio gini di sebuah negara. Pada tahun lalu, rasio gini kita sudah mencapai 0,41 (koefisien nol menunjukkan pemeretaan sempurna dan koefisien 1 menunjukkan kesenjangan sempurna). Angka gini rasio kita naik semakin tinggi dari tahun ke tahun jika dibandingkan pada tahun 1996 yang sebesar 0,29. Angka di atas 0,4 menunjukkan bahwa kesenjangan sudah sangat lebar dan beresiko tinggi.

Apa peluang desa untuk memperbaiki kesejahteraannya?

Kesenjangan ekonomi adalah dampak dari ketidakmerataan pembangunan. Pengalaman tersebut sangat nyata kita alami karena belanja Negara ke desa-desa sarat dengan kepentingan politik. Riset FPPD tahun 2012 menggambarkan perbedaan belanja ke desa yang sangat jauh. Ada desa yang menerima belanja pembangunan di bawah 100 juta namun ada yang hingga di atas 10 milyar dalam setahun. Ada desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) lebih dari 1 milyar, namun ada yang hanya menerima kurang dari 10 juta per tahun. Ada desa yang bertumpuk proyek, namun ada desa yang tidak kebagian kue pembangunan.

UU Desa yang telah disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 lalu berupaya menghilangkan ketidakadilan terhadap desa. Negara wajib mengkonsolidasikan belanja skala desa yang semula dikelola kementerian dan SKPD menjadi dikelola langsung oleh pemerintah desa. Pos belanja Dana Desa (DD) dalam APBN adalah hasil mengumpulkan uang receh yang selama ini dikelola oleh berbagai kementerian, sekarang ditransfer langsung menjadi pos pendapatan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Demikian pula dengan ADD yang semula bagian dari sisa (sisanya sisa) belanja daerah, sekarang setiap daerah diwajibkan memberikan minimal 10% dari perimbangan yang diterima di luar DAK. Demikian pula dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sebanyak minimal 10% menjadi hak desa. Semua dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kas desa. Menjadi bagian dari Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam Perdes tentang APBDesa.

Desa sekarang sudah memiliki kepastian modal dari transfer pusat dan daerah. Belum lagi dari pendapatan asli maupun modal sosial. Desa berwenang mengatur belanja sesuai perencanaan partisipatif desa dan kewenangan desa. Yang akan menarik adalah, dimana ruang belanja desa yang dapat mengentaskan kemiskinan? Ada tiga ruang fiscal yang akan sangat bermanfaat bagi warga miskin, 1) alokasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa, 2) alokasi untuk meningkatkan pelayanan dasar yang lebih adil dan merata, dan 3) alokasi untuk jaring pengaman sosial.

Alokasi untuk mendukung ekonomi desa bertujuan untuk menggairahkan kegiatan usaha desa, antara lain desa mengalokasikan belanja APBDesa untuk modal usaha, memperluas akses pasar, dan peningkatan kapasitas para pelaku UKM. Sedang alokasi untuk perbaikan pelayanan dasar dimaksudkan agar warga miskin mendapat layanan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan. Desa juga berkewajiban menjamin tersedianya layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan persampahan. Untuk tujuan jaring pengalan sosial desa mengalokasikan belanja untuk kepentingan sosial, misalnya membantu manula yang sudah tidak mempunyai sanak famili, warga miskin yang menderita sakit atau terjerat hutang, musim paceklik dimana panen desa gagal, dlsb.

Untuk menjalankan tiga misi yang mendukung pengentasan kemiskinan tersebut desa dapat membentuk lembaga pelaksana. Misalnya untuk misi ekonomi dan layanan dasar air bersih dan persampahan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa bertugas untuk mendukung meningkatkan ekonomi warga dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal ini BUMDesa menjadi lembaga korporasi desa yang berfungsi untuk melaksanakan kewenangan desa yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan layanan kebutuhan dasar. Peran BUMDesa adalah mengapresiasi berbagai kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Dapat dibilang, sebagian besar warga desa adalah pelaku UKM. Disinilah kecerdasan sosial ekonomi BUMDesa diuji untuk memetakan, mengapresiasi, dan mendukung sehingga menjadi pelaku UKM yang maju, profesional dan sejahtera.

Dimana peran pemerintahan desa?

Peluang melakukan perubahan tersebut harus dipahami dengan baik oleh pemerintahan desa. Dengan demikian tujuan memperbaiki kesejahteraan desa sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa dapat diperankan dan dicapai oleh desa secara merata. Masa menjadi lembaga pemerintahan yang semu dan pasif menunggu sudah selesai. Pemerintah desa yang selama ini hanya menangani administrasi, harus berani aktif dan belajar menangani ekonomi desanya. Membentuk lembaga profesional seperti BUMDesa adalah salah satu peluang dan cara yang dapat ditempuh oleh desa. Perubahan peran pemerintah desa tersebut menjadi keniscayaan baru yang tidak dapat dihindari oleh seluruh desa di Indonesia.

Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa? Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka Pemerintahan Desa bertugas menetapkan regulasi (Peraturan) pembentukan BUMDesa melalui musyawarah desa (bagaimana isi Peraturan Desa tentang BUMDesa akan dibahas penulis dalam artikel khusus). Aturan tersebut paling tidak berisikan maksud dan tujuan pembentukan, ruang lingkup kegiatan BUMDesa, kepengurusan, keuangan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Kemudian desa mengalokasikan belanja APBDesa untuk pendirian BUMDesa baik dalam bentuk belanja modal, belanja barang/jasa, maupun untuk menjadi modal usaha. Dalam pasal 135 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa disebutkan modal utama BUMDesa adalah bersumber dari APBDesa. Modal BUMDesa antara lain dapat digunakan untuk mendirikan unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun jika BUMDesa belum berniat membentuk unit usaha, maka BUMDesa dijalankan berdasarkan Peraturan Desa yang terlah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kegiata usaha BUMDesa, pemerintah desa dapat memisahkan kekayaan desa untuk dikelola oleh BUMDesa. Kekayaan yang dipisahkan tersebut misalnya dalam bentuk aset gedung, pasar, TPI, Tambatan Perahu (pelabuhan mini), instalasi air bersih, Pengolahan Pupuk Organik, hutan desa, kantor, area bekas tambang, dan lain sebagainya.

Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul adalah salah satu desa yang telah menjalankan peranan tersebut dengan baik. Pemerintah Desa telah menetapkan Perdes pembentukan BUMDesa pada tahun 2013 yang bergerak untuk mengela Persampahan. Saat ini BUMDesa sydah melayani 1.400 KK dan mampu menghimpun l.k 450 juta rupiah per tahun. Modal awal BUMDesa dialokasikan dari APBDesa tahun 2013 sebanyak 37 juta rupiah. Belum lama ini, BUMDesa Panggungharjo telah mendirikan Koran Desa. Target untuk layanan persampahan yakni melayani 6.000 KK. Dalam bidang sosial, desa Panggungharjo semenjak 2013 telah mendirikan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS) yang bertugas melayani pendidikan dan kesehatan bagi warga kurang mampu dan perlindungan bagi masyarakat yang rentan.

Lain lagi yang berkembang dengan BUMDesa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul. BUMDesa membentuk Usaha Ekonomi Desa (UED) Sedya Makmur yang didirikan semenjak tahun 1988 dengan modal 11 juta, 1 juta dari masyarakat dan 10 juta dari pemerintah desa. Saat ini Sedya Makmur sudah mengelola aset hingga 11 Milyar rupiah. Layaknya sebuah Bank, setiap hari UED Sedya Makmur melayani antara 50-60 orang yang akan meminjam maupun menyimpan uangnya. Yang termasuk luar biasa adalah UED Sedya Makmur membantu kredit pembangunan desa seperti yang direncanakan desa untuk membangun jembatan dan Gedung Pendidikan PAUD. Khusus kredit pembangunan fasilitas publik tersebut Sedya Makmur tidak mengenakan bunga.

Masih ada beberapa desa yang sukses mendirikan BUMDesa. Antara lain Desa La’bo di Bantaeng yang mendirikan BUMDesa Ganting untuk melayani kebutuhan air minum dan kegiatan para petani madu; Desa Lanci Jaya di Kabupaten Dompu mendirikan BUMDesa yang mendukung kegiatan pertanian; Desa Karangrejek di Gunungkidul, Jogja yang telah mendirikan BUMDesa dengan usaha Pengelolaan Air Bersih Tirta Kencana (PAB Tirta Kencana) dan Unit Kredit Mikro (UKM) Tirta Kencana. BUMDesa Karangrejek pada tahun 2011 telah berkontribusi pada pendapatan asli desa sebanyak 36,6 juta. Di Tuban Jawa Timur, ada desa Klotok yang mendirikan BUMDesa untuk melayani pengairan pertanian dan pasar desa.
Dalam beberapa kesempatan, Menteri Desa sudah mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk mendirikan BUMDesa kepada semua desa. Meski pembentukan BUMDesa adalah hak desa, namun himbauan tersebut perlu didukung dan direspon oleh desa. Alokasi belanja untuk BUMDesa akan memberikan paling tidak dua peluang, pertama meningkatkan pengembangan ekonomi desa dan layanan warga secara profesional, dan kedua, menambah pendapatan asli desa (PADes) yang menopang kesejahteraan dan pembangunan desa yang lebih cepat.***

1 Komentar

  1. Semoga Dana Desa ini bisa menyentuh masyarakat dan tidak ada polemik di masyarakat maupun aparat bermasalah nantinya.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*