BUMDesa ‘Keluar’ Jalur, Bagaimana dan Siapa yang Mengontrolnya

BUMDesa ‘Keluar’ Jalur, Bagaimana dan Siapa yang Mengontrolnya

BERDESA.COM – Jika sebagian besar desa masih menghadapi masalah sulitnya mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sebagian yang sudah berdiri tak berarti lepas persoalan. Ini adalah masalah bagi desa yang BUMDesa-nya mulai berkembang. Apa itu? Masalahnya adalah, siapa dan bagaimana cara mengawasi dan mengontrol agar BUMDesa tidak lepas kendali dan modal yang dimilikinya tidak raib karena dikorupsi?

Sesuai konsep dasarnya, BUMDesa adalah badan usaha, sebuah lembaga yang bekerja dengan aras sebagaimana perusahaan profesional mulai dari bagaimana melakukan riset pasar, melihat potensi produk atau jasa, konsumen yang dibidik dan termasuk manajemen keuangannya. Maka jangan lupa, BUMDesa adalah badan usaha maka pertangungjawaban keuangannya harus jelas, terukur dan terstruktur sejak awal memulai usaha.

Berbeda dengan perusahaan swasta yang para pemodalnya bisa dihitung dengan jari sehingga jauh lebih sederhana persoalan model pertangungjawabannya. BUMDesa didukung oleh dana desa, dana yang berasal dari APBN alias dari negara. Artinya, dana itu adalah uang yang diambil dari pajak yang dibayarkan rakyat Indonesia dan ketika ditransfer ke APB Desa maka berarti warga desa adalah para pemiliknya. Jadi, BUMDesa bertangungjawab kepada seluruh warga desa sebagai representasi negara mengenai peruntukkan modal yang diberikan padanya. Lalu bagaimana mekanisme-nya? Bagaimana pula memastikan BUMDesa menjalankan disiplin kerja keuangan seperti itu?

Pada titik inilah pentingnya proses Pra Musdes menjadi sangat penting. Pra Musdes adalah proses awal ketika BUMDesa mulai di sosialisasikan kepala desa pada warga lalu menyiapkan langkah menuju Musyawarah Desa. Musyawarah Desa, yakni pertemuan seluruh elemen desa melalui tokoh-tokoh yang mewakilinya, adalah proses yang sesungguhnya akan menjadi tonggak paling penting bagi BUMDesa. Apa pasal?

Soalnya, Musdes hingga akhirnya terlahir AD/ART dan Peraturan Desa kemudian adalah proses membangun kesepakatan sosial mengenai lahirnya BUMDesa sebagai institusi yang telah melalui aspirasi seluruh warga. Jadi, seluruh warga desa kemudian melalui para pengawas BUMDesa yang ditunjuk, akan menjadi kontrol bagi BUMDesa.

Jika terjadi proses yang tidak sesuai dengan tata aturan yang telah dibuat, para pengawas harus sigap mengambil sikap. Caranya, berkonsolidasi dengan Kepala Desa sebagai Penasehat BUMDesa. Jika dari berbagai upaya ternyata tidak membuahkan hasil dan masalahnya sudah sangat mendasar, misalnya adanya indikasi korupsi, penyalahgunaan uang atau permainan kepentingan material dari para pegiatnya maka Kepala Desa harus segera berkoordinasi dengan BPD. Kenapa BPD?

Karena BPD alias Badan Permusyawaratan Desa adalah institusi perwujudan warga desa dalam bentuk perwakilan. BPD adalah pengawas jalannya pemerintahan desa dan BUMDesa ada di bawah lingkup kinerja APBD. BPD bakal melakukan rapat untuk merumuskan langkah memperbaiki situasi BUMDesa.

BPD pula yang akan memutuskan, jika persoalannya sudah sangat mendasar maka tindakan yang harus diambil adalah menggelar Musyawarah Desa untuk membongkar struktur BUMDesa yang terpilih sebelumnya dan dinilai gagal menjalankan amanat. Berbagai aturan ini juga sudah ada aturan mainnya pada aturan yang sudah ada.

Meski mekanisme-nya terkesan sederhana, tetapi lingkup persoalannya tak se-simpel itu. Soalnya, BUMDesa adalah lembaga usaha, bukan lembaga administrasi atau pemerintahan sebagaimana pemerintahan desa. Kinerja yang dilakukannya adalah model kinerja usaha profesional. Maka cara pandang masalah juga musti dengan kaca usaha. Nah, kemampuan auditing jelas penting di sini. Pertanyaannya, apakah Kepala Desa memiliki kemampuan melihat persoalan BUMDesa sebagai badan usaha. Bagaimana dengan BPD dan para pengawas BUMDesa sendiri?

Maka sejak awal harus dipikirkan bagaimana cara agar Pengawas BUMDesa dan kepala desa memiliki kemampuan melihat persoalan dari sisi usaha seperti ini, agar mereka menjadi paham kapan BUMDesa harus didukung dan kapan pula BUMDesa harus disemprit karena mulai keluar dari jalur. Bagaimana dengan desa Anda?(aryadjihs/berdesa)

Foto:maxmanroe.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*