BUMDesa Harus Mampu Menghadang Intervensi

0
1224

BERDESA.COM – Apa yang membedakan BUMDesa dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi pedesaan lainnya? BUMDesa dirancang sebagai institusi yang tidak mengalami intervensi berlebihan dari pemerintah desa maupun jalur di atas desa. Intervensi adalah salahsatu penyebab utama kegagalan beragam lembaga serupa selama ini.

Masih ingat kisah pilu Koperasi Unit Desa (KUD) dan berbagai program sebelumnya, kini hampir-hampir tinggal kenangan saja. Salahsatu sebab tumbangnya KUD adalah karena program ini sepenuhnya dikendalikan nasibnya oleh pemerintah. Apalagi hingga saat itu sebagian besar kebijakan desa lahir dengan pola top down.

BUMDesa didisain dengan pola yang berbeda sejak awal kelahiranya. BUMDesa digadang sebagai lembaga ekonomi milik desa yang lahir dari keinginan murni warga desa untuk menciptakan kemajuan ekonomi dengan memanfaatkan sepenuhnya aset dan potensi desa mereka masing-masing. Dipersenjatai UU NO 6 Tahun 2014 dan beberapa kebijakan hingga Peraturan Desa, BUMDesa memang diproyeksikan sebagai lembaga yang mampu menciptakan ruang kreativitas seluas-luasnya bagi warga desa untuk memanfaatkan sumber daya manusia maupun alam yang mereka miliki untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Baca Juga  Mengenal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

Disain sebagai lembaga yang memiliki kekuatan membuat keputusan usaha mandiri ini harus digarisbawahi. Soalnya saat ini ada banyak kepala desa yang masih saja menggunakan pola kekuasaan masa lalu yakni melakukan intervensi berlebihan pada langkah BUMDesa. Hingga saat ini banyak kepala desa yang sadar atau tak sadar intervensi berlebihan pada BUMDesa. Padahal kepala desa jarang memiliki kemampuan bisnis untuk mendukung kinerja unit usaha.

Kekuatan BUMDesa sebagai institusi berbasis kekuatan aspirasi warga desa ini sebenarnya keunggulan utama BUMDesa dibanding dengan progra lainnya. Keunggulan lainnya, BUMDesa didasari UU dan peraturan yang kuat dan masih mendapat kucuran dana untuk menjalankan usaha. Jadi, seharusnya para kepala desa tidak perlu rahu untuk menyerahkan tampuk BUMDesa pada kader desa yang dianggap memiliki kapabilitas membangun dan mengembangkan unit usaha milik desa mereka.

Kepala desa dan jajaran perangkat desa juga harus bisa membuktikan BUMDesa dibangun dengan proses yang demokratis, menyertakan aspirasi warga sebagai dasar pembuatan keputusan terutama pemilihan pengurus BUMDesa. Jangan sampai pengurus BUMDesa adalah orang-orang yang ditunjuk karena kedekatan kepala desa atau perangkat desa secara personal. Soalnya, sekarang ini sudah jamannya transparan dan kompetitif, setiap orang yang memiliki kapasitas dan semangat memajukan desa harus mendapatkan kesempatan untuk menorehkan baktinya pada desa.

Baca Juga  Bijak Menggunakan Dana Desa

Jika persoalan intervensi bisa dianulir dan BUMDesa berhasil mewujud menjadi lembaga berbasis aspirasi, maka bakal banyak manfaat sosial yang bakal dipetik warga dari hadirnya BUMDesa. Bukan hanya keuntungan profit yang berdampak pada ekonomi atau pendapatan dan peluang usaha warga desa. Dalam skala yang luas BUMDesa sesungguhnya sangat mungkin menjadi pendulum baru bagi desa untuk merebut simpati golongan anak muda. Simpati apakah?

Salahsatu visi BUMDesa adalah menciptakan keseimbangan perkembangan antara desa dengan kota karena selama ini arah pembangunan lebih cenderung perkotaan. Percepatan kota membuat desa tertinggal jauh dan lantas ditinggalkan anak-anak muda penghuninya karena merasa desa tidak bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk mereka.

BUMDesa dalam skala besar adalah sebuah wacana baru bahwa desa juga bisa menjadi raksasa ekonomi baru dan magnit yang bisa menyedot kembali sumber daya manusia yang selama ini bertumpukkan di kota. Desa bakal menjadi kekuatan baru. (aryadji/berdesa)

Foto: www.adrians.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here