Bolehkah Kepala Desa Berpolitik Praktis, Ini Jawabannya

0
827

BERDESA.COM – Hati-hatilah berpolitik karena berpolitik bisa menjadi tindakan berbahaya. Tampaknya anjuran ini cocok diberikan bagi para kepala desa di seluruh Indonesia. Soalnya, banyak kepala desa tidak tahu bahwa mereka ‘dilarang’ menjadi pengurus partai dan membela calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah alias, dilarang berpolitik.

Larangan berpolitik bagi kepala desa jelas tercantum dalam beberapa aturan sekaligus lengkap dengan sanksinya. Seperti pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

 Pada Pasal 71 ayat 1 UU No. 10 2016 disebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu pasang calon. Kades yang berpolitik praktis juga akan dikenai pidana,seperti yang sudah diatur dalam Pasal 188 UU PIlkada. Pada Pasa 71 disebut pidana paling singkat satu bulan atau paing lama enam bulan dan denda palling sedikit enam ratus ribu rupiah dan paling banyak Rp. 6 juta.

Baca Juga  Cara Dapatkan Dana untuk Kegiatan Budaya Desa

Larangan berpolitik praktis juga disebut dengan gamplang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di UU Desa ini disebutkan, Kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu. Kdes juga dilarang menjadi pengurus Parpol dan ikut serta dan atau terlibat kampanye Pemilu atau Pilkada. Jadi, apa batasan yang harus diperhatikan seorang kepala desa dalam urusan politik ini?

Kepala desa tidak boleh mengadakan kegitan yang mengarah pada keberpihakan terhada pasangan calon yang menjdi peserta Pilkada sebelum, selama dan sesudah kampanye meliputi ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada anggota keluarga dan masyarakat. Secara umum berarti kepala desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, tidak menggunkan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, tidak embuat keputuan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu pasangan calon selama masa kampanye.

Kasus kepala desa berpolitik sudah terjadi di beberapa daerah. Data Berdesa.com menyebut, salahsatu kasus terjadi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 35 kepala desa di 15 kecamatan di kabupaten ini memilih segera mundur dari jabatannya di struktur partai politik begitu tahu aturan yang melarang mereka berpolitik praktis. Panwaslu kabupaten ini bahkan masih terus menyisir keterlibatan kepala-kepala desa di wilayah Kabupaten Purwakarta hingga saat ini.

Baca Juga  Hebatnya Perpustakaan Desa Pandan Wangi, Juara Nasional 2014

Jangan salah, kalau si kepala desa tetap saja ngotot ingin berpolitik praktis, bukan hanya ancaman 6 bulan atau denda Rp. 6 juta saja yang bakal terjadi tetapi bahkan bisa membuat si kepala desa kehilangan jabatannya alias dicopot dati posisi kepala desa. Padahal, sungguh tak mudah mendapatkan posisi menjadi kepala desa. Menjadi pemimpin desa bukan hanya masalah materi melainkan harus pula memiliki berbagai keunggulan sehingga terpilih menjadi seorang pemimpin di desa.(adji/berdesa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here