Bentuk dan Pengorganisasian BUMDesa

Tips Mengelola Keuangan Rumah Tangga

BERDESA.COM – Sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Peraturan Pemerintah No. 47/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43/2014, modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Dalam Bab III Permendesa No. 4/2015, diatur dua model BUM Desa, yakni BUM Desa yang terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan BUM Desa yang tidak memiliki unit usaha berbadan hukum. Untuk unit usaha BUM Desa yang berbadan bukum, maka kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Sedangkan bagi BUM Desa yang unit usahanya tidak berbadan hukum maka bentuk organisasinya didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa yang disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Ada dua Unit Usaha Berbadan Hukum yang dapat dibentuk oleh BUM Desa, yakni Perseroan Terbatas dan/atau Lembaga Keuangan Mikro. Adapun yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh BUM Desa. Unit usaha Lembaga Keuangan Mikro juga dalam dapat berbentuk PT yang sahamnya sekurang-kurangnya 60% dimiliki oleh BUM Desa dan sisanya oleh warga atau koperasi.

Pengorganisasian BUM Desa

Pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintah desa dan dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa. Pengelolaan BUM Desa pun harus dilakukan oleh pengurus tersendiri. Adapun susunan pengurus BUM Desa terdiri dari Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional.

Pertama, Penasehat. Penasehat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa. Adapun kewajiban utama Penasehat ialah memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa. Penasehat juga memberikan saran dan pendapat untuk penyelesaian masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa. Dan ikut mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Sedangkan kewenangan Penasehat ialah meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa. Lalu, melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Kedua, Pengawas. Pengawas berfungsi mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi kinerja BUM Desa. Adapun pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pengawas memiliki kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemilihan dan pengangkatan pengurus. Lalu, berwenang juga melakukan penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa. Pengawas juga berwenang memantau dan mengevaluasi kinerja Pelaksana Operasional.

Ketiga, Pelaksana Operasional. Adapun syarat untuk menduduki posisi tersebut ialah masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Pelaksana Operasional pun dapat diberhentikan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya apabila meninggal dunia, telah selesai masa bakti, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan terlibat kasus pidana dan menjadi tersangka.

Pelaksana Operasional memiliki kewajiban melaksanakan dan mengambangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa. Lalu, berkewajiban juga menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dan berkewajiban juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perkonomian desa lainnya.

Sedangkan kewenangan Pelaksana Operasional ialah membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan. Lalu, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan. Dan, memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

*Sumber tulisan:
Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa, Pasal 7 & 8
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa Pasal 11-15.

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*