Ini Bedanya Kaur Keuangan dan Bendahara Desa

Ini Bedanya Kaur Keuangan dan Bendahara Desa

Berdesa.com – Urusan keuangan adalah salahsatu urusan paling banyak disorot dalam pemerintahan desa. Tapi kenapa di desa ada Kepala Urusan Keuangan sekaligus ada pula bendahara. Apa saja tugas mereka sehingga tidak berbenturan satu sama lain?

Berbeda sekali, begitulah tugas Kaur Keuangan dan Bendahara. Seperti yang tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, tugas Kaur Keuangan adalah: Pertama, mengolah administrasi keuangan desa dan menyiapkan data guna penyusunan rancangan APBDesa. Kedua, membantu kelancaran dalam pemasukan pendapatan daerah maupun pendapatan desa. Ketiga menginventarisasi kekayaan desa.

Tugas ini lebih bersifat manajerial dalam lingkup yang jauh lebih luas. Kaur Keuangan adalah salahsatu perangkat desa yang memiliki tanggungjawab memikirkan bagaimana desa bisa menjalankan fungsi dalam mendatangkan pendapatan daerah maupun APBDesa. Jadi lebih memikirkan masalah keuangan secara holistik, menyeluruh dan dalam skala yang besar.

Sedangkan tugas Bendahara Desa jauh lebih spesifik sebagaimana di ataur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada peraturan itu disebutkan, bendahara adaah salahsatu unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Lalu apa saja tugasnya?

Jadi, tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Maka tugas bendahara jauh lebih detail dan teknis dalam penanganan masalah keuangan desa.

Bendahara-lah yang bertugas melakukan berbagai pembayaran yang harus dilakukan desa terhadap berbagai pihak dalam rangka menjalankan proses pembangunan. Misalnya, pembayaran pada proyek-proyek yang bersumber dari dana desa. Bendaharalah yang bertanggungjawab melakukan transaksi ke bank, melakukan pencatatan dan membuat laporan secara berkala berikut bukti-bukti transaksi yang ada.

Maka tak perlu heran jika bendahara bakal jauh lebih terlihat sibuk dalam kegiatan keseharian karena berurusan dengan berbagai perkara teknis pengelolaan keuangan. Bendahara desa dipastikan bakal banyak berurusan dengan bank untuk setiap transaksi yang harus dilakukan. Soalnya, sekarang ini hampir semua transaksi harus melalui mekanisme tercatat seperti bank.

Ini berbeda dengan Kaur Keuangan yang bakal lebih fokus pada persoalan manajemen keuangan desa. Kaur Keuangan akan lebih banyak memikirkan bagaimana mengalokasikan dana desa sehingga berbagai program yang diamanatkan pada desa terlaksana dengan baik. Kaur Keuangan pula yang harus bekerja keras agar pemerintah daerah mendapatkan income dari berbagai sektor yang kemudian menjadi pendapatan bagi daerah maupun dari desa. (ary/berdesa)

2 Komentar

  1. Mgkin Admin benar jika kita hnya melihat Permendagri 113 pada psal 7 ayat 1, namun coba kita lihat pd pasal 1 ttg ketentuan umum, pada AYAT ke 13 disebutkan bahwa PTPKD adalah UNSUR PERANGKAT DESA yg membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Skrg pertanyaan nya siapa saja yg disebut perangkat desa? Mari kita lihat di Permendagri 84 th 2015 ttg susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
    Pada pasal 2 ayat 2 : Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
    a. Sekretariat Desa
    b. Pelaksana Kewilayahan
    c. Pelaksana teknis
    Selanjutnya penjelasan ttg Sekretariat termuat dlm pasal 3 ayat 1 s/ 3 yg didalam jelas terdapat Kaur Keuangan. Sbg salah satu UNSUR STAFF SEKRETARIAT yg membidangi seluruh masalah Keuangan sebagai mana di perjelas pada pasal 8 ayat 3 point b.
    Kita lihat kembali Permendagri 113 terutama pasal 7 ayat 2 disitu jelas ada kalimat MENATAUSAKAN pendapatan dan pengeluaran APB DESA (pd tugas Bendahara).
    Jika saja pengertian menatausahakan pd PERMENDAGRI 113 itu BERBEDA dgn : pengurusan administrasi keuangan dan administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran (dlm PERMENDAGRI 84 Th 2015) masuk akal bahwa KAUR KEUANGAN berbeda dgn BENDAHARA .
    Hanya saja persoalan nya jelas bkn perkara masuk akal atau tidak masuk akal, logis atau tdk logis, tp yg paling mendasar adalah aturan yg sebenarnya spt apa?
    Akan hal nya Perda yg admin sebutkan (syg tdk disebutkan perda daerah mana), bukan kah mekanisme dan hirarki perundang- undangan bahwa suatu peraturan tdk boleh bertentangan dgn aturan / undang2 yg ada diatas nya?
    Oleh karena itu menurut hemat kami penjelasan yg paling menjamin adalah penjelasan atau aturan baru yg lebih gamblang dr Departemen terkait dlm hal ini Depdagri RI.
    Wassalam, Trima kasih.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*