Beberapa Tantangan Desa Menggunakan Dana Desa

1
2319

BERDESA.COM – Desa-desa se-Indonesia sekarang ini bagai berada di persimpangan jalan. Arah pertama mengharuskan desa pintar menggunakan dana desa untuk membangun kesejahteraan desa, salahsatunya melalui BUMDesa. Arah lainnya menunjukkan gambar meja pengadilan jika sampai terjadi praktik yang salah dalam menggunakan dana. Celakanya, dua arah ini pada akhirnya bakal bertemu.

Ini gara-gara pemerintah mengucurkan dana desa yang tahun 2017 menyentuh budget Rp. 60 Trilyun, angka ini naik dari Rp. 46,7 trilyun pada 2016 lalu. Ini belum seberapa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahkan yakin bakal mengucurkan Rp. 120 trilyun pada 2018. Masalahnya, sangat tidak mudah mengimplementasikan penggunaan anggaran nan besar ini.

Desa di satu kini memiliki peluang besar membangun diri, tetapi di sisi lain, sebagian besar perangkat desa belum memiliki kapasitas untuk membelanjakan dana itu sesuai tata aturan yang ditetapkan. Utamanya mengenai penyertaan modal untuk BUMDesa. Soalnya, BUMDesa masih wacana yang cukup baru sehingga masih banyak kepala desa yang bingung cara mengucurkannya.

Baca Juga  Pentingnya Pelatihan Pengurus BUMDes

Besarnya dana bagi desa ditambah kepercayaan pemerintah pusat pada desa yang begitu besar dan langsung menciptakan dua persoalan rumit. Di satu sisi membuat desa harus berpikir keras menyusun program kerja yang bisa menciptakan perubahan ekonomi signifikan bagi desanya. Tetapi di sisi lain membuat para perangkat desa juga menjadi tergiur dengan besarnya nominal yang masuk ke rekening desa mereka. Hasilnya gampang ditebak, tiba-tiba muncullan berderet kasus penyalahgunaan dana yang menyeret kepala desa ke balik tembok dingn penjara.

Dalam kenyataannya, ada banyak kepala desa yang tak bisa mengendalikan egoisme-nya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Akhirnya Kepala Desa tidak mampu membangun efektivitas kerja sama tim yang bekerja dan tidak mampu menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Keleluasan kekuasaan Kepala Desa lalu menerbitkan niat jahat, menyalahgunakan dana. Celaka!

Masalah kedua, banyak desa yang perangkatnya belum paham tentang substansi dan urusan teknis tentang aturan hukum mengenai dana desa dan tidak menguasai panduan komprehensif mengenai dana desa sehingga pemahaman pengelolaan dana desa hanya seputar pencairan dana desa, perumusan alokasi kegunaan dana desa dan pelaporan administratif. Kasus seperti ini banyak terjadi dan akhirnya tetap menyeret kepala desa ke meja pengadilan bahkan meski dia sama sekali tidak bermaksud menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala desa.

Baca Juga  BUMDes Mulai Mengurangi Urbanisasi

Ketiga dan ini sangat urgen, masih lemahnya pengawasan publik. Pengawasan berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan penggunaan dana sesuai aturan pemerintah. Semakin lemah pengawasan semakin kuat kemungkinan perangkat desa menyalahgunakan dana. Semakin kuat pengawasan, semakin baik jalannya penggunaan dana.

Maka harus ada penanganan khusus dalam menggunakan dana desa agar para perangkat desa tidak perlu terjebak dalam beberapa masalah di atas. Soalnya, banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa sekarang ini menyeret banyak kepala desa ke meja hijau sekaligus menciptakan ketakutan para kepala desa dalam menggunakan dana desa. Bagaimana dengan desa Anda? (aryadjihs/berdesa)

1 KOMENTAR

  1. Sebagai masyarakat sudah selayaknya untuk mengawasi kinerja dari para perangkat desa. Dan perangkat dsa seperti kades, dan staff jajaran lainnya juga harus bisa lebih transparan dalam bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat juga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here