Badan Kredit Desa se-Banyuwangi Melebur Jadi BUMDes Bersama

Badan Kredit Desa se-Banyuwangi Melebur Jadi BUMDes Bersama

Berdesa.com – Langkah membentuk BUMDes Bersama berhasil dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 65 desa di kabupaten paling Timur pulau Jawa ini sepakat membawa Badan Kredit Desa se Kabupaten bertransformasi alias beralih bentuk menjadi BUMDes Bersama. Kesepakatan yang diambil beberapa bulan lalu itu kini sudah memasuki pola BUMDes Bersama.

Kesepakatan itu melibatkan seluruh desa dan kelurahan di Banyuwangi. Dengan demikian, sebanyak 65 kepala desa dan 20 kelurahan di kabupaten ini kini memiliki BUMDes Bersama dalam bentuk lembaga keuangan. Mengusung modal awal Rp. 65 miliar, kelahiran BUMDes Bersama ini mendapat banyak dukungan pemerintah dan berbagai pihak termasuk badan legislatif (DPRD).

Kabid Ekonomi Provinsi Jawa Timur  Ir. Muhammad Yasin, M.Si, Kabid Ekonomi Provinsi Jawa  Timur beberapa waktu lalu menyatakan, di seluruh Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi lah yang memiliki semangat besar menciptakan BUMDes Bersama dengan BKD nya.  Dengan jumlah 66 BKD di seluruh  Kabupaten Banyuwangi maka unit usaha milik BUMDes Bersama ini sudah pasti memiliki kekuatan yang besar sebagai lembaga usaha. BUMDes Bersama ini pula yang pertama membentuk dirinya di Jawa Timur untuk tingkat se-Kabupaten. “ Pembentukan BUMDes Bersama ini didukung penuh pihak Eksekutif dan Legislatif,” katanya.

Tak mudah mencapai titik kesepakatan bersama melahirkan BUMDes Bersama. Selain pemahaman mengenai BUMDes yang berbeda satu sama lain, BUMDes Bersama mempersyaratkan beberapa proses musyawarah. Pertama, Musyawarah desa yang harus digelar masing-masing desa. Dalam musyawarah itu desa harus membentuk Badan Kerjasama Antar Desa khusus untuk melakukan konsolidasi dengan desa-desa lainnya. Proses ini sesuai dengan amanat UU yang berlaku.

Dalam proses musyawarah itu setiap desa harus memahami vismisi hingga pola kerja BUMDes Bersama termasuk keuntungan dan resiko usaha lainnya. Di Banyuwangi proses musyawarah dilakukan beberapa kali muali dari tingkat desa hingga antardesa sampai akhirnya seluruh desa sepakat untuk membentuk BUMDes Bersama.

Sekedar informasi, transfomasi BKD ke Bumdes Bersama berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No.10/POJK.03/2016. Berdasarkan POJK No.10/POJK.03/2016 bisa bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), jika masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan BPR, OJK menawarkan solusi agar BKD bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau unit usaha BUMDes.

Lembaga keuangan adalah salahsatu bentuk pilihan usaha bagi BUMDes dalam rangka membangun kekuatan ekonomi desa melalui penguatan modal bagi warganya. Kehadiran lembaga keuangan milik BUMDes menjadi sangat strateghis mengingat saat ii program pemerintah adalah mempercepat laju ekonomi desa di seluruh Indonesia. Dengan memiliki lembaga keuangan sendiri maka beragam jenis usaha masyarakat bisa mendapatkan dukungan modal. Pada saat yang sama keuntungan dari lembaga keuangan ini akan kembalimenjadi rupa-rupa manfaat karena lembaga usahanya milik jaringan desa.

Ini berbeda dengan pola  kerjasama yang melibatkan lembaga keuangan di luar desa seperti bank swasta misalnya. Secara permodalan memang akan membantu tetapi laba yang didapat dari putaran uang akan menjadi keuntungan pihak swasta sehingga laba itu tidak memberikan manfaat yang signifikan pada warga desa. (adji/berdesa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan disebarkan.Kolom yang ditandai wajib diisi *

Anda dapat menggunakan HTML tag dan atribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*