Awas, Sekarang Polisi Ikut Awasi Dana Desa

0
708

BERDESA.COM – Pengawasan terhadap dana desa semakin kuat. Pada 20 Oktober lalu tiga institusi negara yakni Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam negeri dan Kepolisian Rebuplik Indonesia sepakat mengawasi jalannya penggunaan dana desa di seluruh desa se-Indonesia.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh  Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA, Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi , Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri dan Drs H Muhammad Tito Karnavian, MA, PHd. Ketiganya siap menggerakkan seluruh jajarannya mengawasi penggunaan dana desa.

Ketiga institusi ini sepakat untuk bekerja keras mengawasi seluruh desa mengenai bagaimana mengelola dana desa. Artinya sejak kesepakatan ditandatangani berarti persoalan dana desa sudah tidak bisa main-main lagi. Kepolisian sekarang punya wewenang melakukan pengawasan dan bisa melakukan penanganan jika terjadi permasalahan pada penggunaan dana desa.

Kepada wartawan Menteri Desa Eko Sandjojo Putro mengatakan, inti dari kerjasama ini adalah untuk mengawasi penggunaan dana desa yang jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Meski berada dalam satu lingkup kerjasana, tetapi dalam sistem pengawasan nanti setiap institusi lembaga ini bakal memiliki kapasitas pengawasan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Jadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjalankan sistem pengawasannya dan proses itu tidak boleh di intervensi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa dan begitu sebaliknya.

Baca Juga  Empat Kementrian Bersinergi Dukung Program Padat Karya Cash

Selanjutnya kepolisian RI segera menggerakkan aparatnya hingga ke Polsek untuk menjalankan fungsi pengawasan dana desa ini. Sementara Kementerian Dalam Negeri bakal mengundang seluruh perangkat pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai masalah ini. “ Kami akan kumpulkan Bupati dan Walikota sampai ke camat untuk sosialisasi mengenai sistem pengawasan ini,” kata Tjahjo Kumolo pada para awal media, beberapa hari lalu.

Tjahjo, menyatakan, sosialisasi yang paling penting yang adalah mengenai peran kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan itu. “Kami akan tekankan bahwa tidak boleh ada intervensi terhadap Kapolsek dalam menjalankan tugas ini,” katanya.

Sementara itu Kapolri Tito Karnavian dengan tegas mengancam, siapapun polisi atau Kapolsek yang terlibat dalam penyalahgunaan dana desa maka bakal kehilangan karirnya. Kepolisian tak akan memberikan toleransi bagi polisi yang berkongkalikong dengan perangkat desa melakukan penyalahgunaan penggunaan dana.

Jangan salah, kesepemahaman mengenai pengawasan dana desa juga sudah dilakukan Kementerian Desa dengan TNI. Maka, sebaiknya Kepala Desa dan perangkat desa sudah membuang jauh rencana jahat dalam menggunakan dana desa. Sebab jika masih nekat maka para pengawas yang bertebaran bakal menyeret si pelaku ke meja peradilan.(aryadji/berdesa)

Baca Juga  Keuntungan Adanya Undang-Undang Desa Untuk Masyarakat

foto:kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here